Jakarta, Cyeber Indonesia – Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, mendesak pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera merealisasikan berbagai program usulan anggota DPR serta usulan dari para kepala daerah yang telah masuk dalam daftar perencanaan. Ia menilai, sejumlah aspirasi daerah yang sudah diperjuangkan selama hampir dua tahun belum mendapatkan perhatian serius, terutama program di luar pembangunan jalan dan irigasi seperti sarana pendidikan agama, pasar rakyat, hingga pembangunan Gedung Olahraga (GOR).
“Saya langsung saja tujukan ke ibu Sekjen. Kita ini sudah dua tahun. Kami banyak mengusulkan program-program sampai saat ini khususnya di luar irigasi dan jalan, namun satupun belum terakomodir seperti masalah sekolah agama, pasar dan juga Gedung Olahraga atau GOR,” ujar Mukhlis disampaikan dalam RDP bersama jajaran Eselon I Kementerian PU, yakni Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala BPSDM, dan Kepala BPIW di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar berbagai usulan yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian Kementerian PU, khususnya program yang berada di bawah Direktorat Jenderal terkait sarana dan prasarana. Menurutnya, DPR bersama pemerintah memiliki peran yang sama dalam menyusun anggaran dan menentukan arah pembangunan. Karena itu, setiap aspirasi yang disampaikan melalui jalur resmi harus mendapat tindak lanjut.
“Hal seperti ini harus jadi perhatian ibu Dirjen. Kita ini mitra dalam menyusun anggaran, kita sama-sama ikut mengesahkan. Jadi mohon betul-betul usulan kami ini diperhatikan,” tegasnya.
Mantan Bupati Lampung Barat itu juga membandingkan program yang berada di bawah kementerian lain yang menurutnya lebih banyak terakomodasi. Ia berharap Kementerian PU tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga melihat kebutuhan pembangunan yang telah disampaikan melalui wakil rakyat.
“Usulan yang ada di Kementerian Agama terkaver semua, dibangun semua. Kita hanya ditugaskan melihat-lihat saja. Sementara usulan yang sudah dua tahun ini kami sampaikan belum ada yang menjadi prioritas,” ungkapnya.
Ia meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap aspirasi daerah agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Selain menyoroti program sarana dan prasarana, Mukhlis juga menyampaikan persoalan infrastruktur jalan di wilayah Sumatera, khususnya jalur strategis di Provinsi Lampung.
Dalam pembahasannya bersama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Mukhlis menyoroti kondisi Jalan Lintas Tengah Sumatera yang menjadi salah satu jalur utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Menurutnya, jalur tersebut mengalami tekanan berat akibat tingginya aktivitas kendaraan, termasuk kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL).
“Jalur lintasan tengah ini luar biasa, dipenuhi angkutan-angkutan ODOL pak. Bahkan kadang-kadang jalan lintas tengah ini sampai ngelem, ngerel pak. Saya kira wilayah satu Sumatera kiranya ini sudah dimasukkan dalam perencanaan RPJMN,” kata Mukhlis.
Ia berharap peningkatan kualitas Jalan Lintas Tengah Sumatera dapat masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pemerintah agar penanganannya dilakukan secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Mukhlis juga meminta agar peningkatan jalan penghubung Provinsi Lampung dan Palembang segera menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menurutnya, konektivitas antarwilayah sangat penting, terlebih Lampung dan Sumatera Selatan merupakan daerah yang memiliki peran besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Saya sudah sampaikan juga usulan ini, ibu Sekjen. Usulan Pak Gubernur Lampung sudah lama masuk supaya jalan ini ditingkatkan. Bagaimana kita berbicara konektivitas kalau jalan dua provinsi ini tidak bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Mukhlis berharap pemerintah segera menindaklanjuti usulan tersebut agar pembangunan infrastruktur dapat memperkuat konektivitas, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera.
“Harapan saya jalan Lampung menuju Palembang ini segera ditingkatkan karena usulan Pak Gubernur Lampung sudah masuk. Dua provinsi penunjang ketahanan pangan tentu ini sudah menjadi prioritas untuk direncanakan,” pungkas Mukhlis.