Jakarta, Cyeber Indonesia – Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, melontarkan kritik tajam terhadap wacana penutupan sejumlah gerai minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Sorotan itu muncul setelah viralnya kabar penutupan belasan gerai Alfamart di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memicu kekhawatiran para pekerja.
Politikus PDI Perjuangan asal Lampung tersebut menilai keberadaan minimarket modern selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Selain memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, jaringan ritel modern juga dinilai berhasil menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan membuka peluang usaha melalui sistem waralaba (franchise).
Mukhlis meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan penjelasan terkait pernyataan yang dinilai memicu keresahan di kalangan pekerja minimarket.
Menurut Mukhlis, Alfamart dan Indomaret bukanlah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang atau kelompok tertentu. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh banyak investor.
“Saya minta pernyataan itu dicabut atau setidaknya diklarifikasi. Indomaret dan Alfamart bukan milik pribadi, tetapi milik banyak orang. Jangan sampai pernyataan seperti ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat,” kata Mukhlis saat RDP bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) dan Menteri Transmigrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Lanjut, mantan Bupati Lampung Barat itu menegaskan bahwa dampak keberadaan Alfamart dan Indomaret terhadap lapangan kerja sangat besar.
Berdasarkan data yang disampaikannya, Alfamart saat ini memiliki sekitar 21 ribu gerai dengan jumlah pekerja mencapai 170 ribu orang. Sementara Indomaret mengoperasikan sekitar 24 ribu gerai dan mempekerjakan sekitar 190 ribu karyawan.
“Kalau digabungkan, jumlah pekerjanya lebih dari 300 ribu orang. Ini bukan angka yang kecil,” ujarnya.
Mukhlis menilai kebijakan yang berpotensi mengganggu operasional kedua jaringan ritel tersebut harus dipertimbangkan secara matang karena menyangkut nasib ratusan ribu keluarga yang bergantung pada sektor ritel modern.
Lebih dari itu, Mukhlis menilai perkembangan pesat Alfamart dan Indomaret merupakan hasil dari persaingan usaha yang sehat. Karena itu, ia tidak sepakat jika solusi yang diambil adalah menutup gerai-gerai yang sudah beroperasi.
Menurutnya, pemerintah lebih tepat melakukan evaluasi terhadap perizinan atau regulasi jika ditemukan pelanggaran, dibandingkan mengambil langkah penutupan secara menyeluruh.
“Saya kira biarkan mereka bersaing. Jangan ditutup. Kalau yang dievaluasi izin-izin baru, mungkin itu lebih tepat. Pemerintah daerah juga sudah memiliki regulasi dan Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan minimarket modern,” ucapnya.
Mukhlis mengungkapkan bahwa isu penutupan gerai telah memunculkan kecemasan di kalangan pekerja. Di NTB sendiri, kata dia, sudah ada sekitar 25 gerai Alfamart dan Indomaret yang tidak lagi beroperasi.
Meski belum mengetahui secara pasti penyebab penutupan tersebut, ia menilai dampaknya sudah mulai dirasakan para karyawan yang khawatir kehilangan pekerjaan.
“Yang jelas kondisi ini membuat para karyawan gelisah karena khawatir kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka,” pungkasnya.
Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan beredarnya video yang memperlihatkan ratusan pegawai Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi demonstrasi di kantor pemerintah daerah setempat.
Dalam aksi tersebut, para pekerja menyuarakan kekhawatiran mereka terkait potensi dirumahkan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penutupan sejumlah gerai minimarket.
Peristiwa ini pun menarik perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil kebijakan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha ritel modern sekaligus nasib ratusan ribu pekerja yang menggantungkan hidup di sektor tersebut.