Jakarta, Cyeber Indonesia – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menduga tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Riza Chalid (MRC), masih menjalankan bisnis di Indonesia meski berstatus buron atau Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Agung.
Boyamin menyebut salah satu bisnis yang diduga masih berkaitan dengan Riza Chalid adalah PT PPL, perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak mentah di Sumatra.
Boyamin mengungkapkan, Riza Chalid diduga pernah masuk ke Indonesia melalui Balikpapan, Kalimantan Timur, pada pertengahan Mei 2023. Saat itu, ia disebut menggunakan penerbangan maskapai Malaysia dengan waktu perjalanan sekitar dua jam.
Ia juga menduga Riza Chalid dapat leluasa masuk ke Indonesia karena sudah tidak menggunakan paspor Indonesia. Menurutnya, Riza diduga memiliki dua paspor asing dan menggunakan identitas lain, yakni Abdul Kareem.
Kendati demikian, MAKI mendesak Pertamina memutus hubungan bisnis yang diduga berkaitan dengan Riza Chalid. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan, sekaligus menghindari risiko perusahaan negara terseret persoalan hukum.
“Saya berharap Pertamina menyisir semua usahanya untuk melepaskan dari pengaruh dan bayang-bayang dari MRC. Pertamina harus memutus mata rantai dengan MRC untuk hindari dugaan bersekongkol dengan buron dan cegah menambah pundi-pundi kekayaan MRC yang nanti digunakan untuk mempengaruhi kekuasaan untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum,” ungkap Boyamin melalui pesan tertulisnya, Kamis (19/11/2026) di Jakarta.
Selain mendesak Pertamina, Boyamin juga meminta Kejaksaan Agung segera membawa perkara Riza Chalid ke persidangan meskipun yang bersangkutan belum ditemukan.
Ia mendorong Kejagung menggunakan mekanisme persidangan in absentia, yakni persidangan yang digelar tanpa kehadiran terdakwa, dengan dakwaan korupsi serta penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Tak cukup disitu Boyamin, juga menyiapkan langkah hukum berupa gugatan praperadilan untuk mendorong Kejaksaan Agung segera mengambil tindakan terhadap Riza Chalid.
“Kami mencadangkan gugatan Praperadilan untuk memaksa Kejagung menyidangkan in absentia dan langkah ini telah dimulai dalam bentuk mengirimkan somasi kepada Kejagung pada hari Selasa kemarin,” pungkas Boyamin.

