Cyberindonesia.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menetapkan target inklusi keuangan secara bertahap ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Yakni, 85,5 persen pada tahun 2025, dan 97,2 persen pada tahun 2045.
Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela dalam Rapat Koordinas (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, pada Jum’at, 25 April 2025, memgungkapkan target ini sejalan dengan kontribusi besar sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung yang mencapai ± 27%, namun masih minim akses pembiayaan formal.
Karena itu, Wagub Jihan menekankan peran serta industri perbankan dan lembaga jasa keuangan menjadi sangat penting dalam mendukung percepatan akses modal, termasuk dalam pembiayaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Sebagai bentuk konkret dari komitmen ini, Wagub Jihan mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah mengundang beberapa pimpinan perwakilan dari industri perbankan di Provinsi Lampung untuk membahas sinergi dalam percepatan akses modal, khususnya bagi sektor pertanian.
“Kita harus memastikan para petani, nelayan, pelaku UMKM serta kelompok-kelompok rentan yang ada di pelosok desa di Provinsi Lampung memiliki akses pembiayaan mudah, adil dan berkelanjutan,” tuturnya.
Kata Jihan, TPAKD memiliki peran sentral dalam mendukung percepatan inklusi keuangan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dia menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang terencana dan selaras dengan arah kebijakan nasional serta kebutuhan daerah.
“TPAKD yang telah dibentuk ini untuk melaksanakan tugas terkait upaya perluasan akses keuangan di daerah. Keberhasilan TPAKD dapat ditunjukkan melalui implementasi program kerja yang berjalan dengan baik sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Program kerja yang disusun, menurutnya, perlu mempertimbangkan berbagai kebijakan pusat serta visi pembangunan daerah.
Visi Provinsi Lampung “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” menjadi landasan utama arah pembangunan, yang juga memperkuat komitmen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
“Dalam konteks ini, TPAKD adalah mitra penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi di Provinsi Lampung,” tuturnya melanjutkan.
Wagub Jihan juga menekankan bahwa transformasi ekonomi memerlukan arah yang jelas agar tidak menimbulkan kesenjangan.
“Kalau tidak ada arah yang jelas, akan terjadi yang satu lari cepat ke kanan, yang satunya lari cepat ke kiri,” ujarnya.
Rakor ini juga menjadi ajang untuk membahas rencana Program Kerja TPAKD se-Provinsi Lampung Tahun 2025. Wakil Gubernur menyampaikan bahwa percepatan inklusi keuangan di Lampung memerlukan fokus pada beberapa aspek utama.
“Untuk mempercepat inklusi keuangan, beberapa panduan penting meliputi edukasi keuangan, meningkatkan akses layanan keuangan, mendorong inovasi teknologi finansial (fintech), dan menciptakan regulasi yang mendukung.”
Sebagai informasi, pada Rakor ini dibahas rencana program kerja TPAKD Tahun 2025, dengan fokus pada beberapa aspek utama meliputi edukasi keuangan, meningkatkan akses layanan keuangan, mendorong inovasi teknologi finansial (fintech) dan menciptakan regulasi yang mendukung serta fokus pada UMKM dan kelompok unbanked melalui program seperti KUR dan UMi juga sangat krusial
Sejumlah program seperti KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), optimalisasi KUR dan edukasi anti-investasi bodong disebut sebagai contoh nyata yang sudah berjalan.
“Saya meminta kepada seluruh TPAKD Kabupaten/Kota agar dapat serius mengikuti bimtek ini dan menunjuk operator yang kompeten,” ujar Jihan tegas.
Dengan sinergi antara TPAKD, pemerintah daerah dan lembaga keuangan, Pemprov Lampung optimistis inklusi keuangan yang merata dan berkeadilan dapat terwujud sebagai bagian dari transformasi ekonomi menuju Lampung yang maju dan sejahtera.(***)