Jakarta, Cyber Indonesia – Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Sawendra, menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor nilai ekonomi karbon yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi tersebut bahkan dinilai sebagai “bonus besar” yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Hal itu disampaikan Suwendra usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Rapat tersebut membahas kesiapan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang menjadi salah satu strategi penting pemerintah dalam menghadapi isu perubahan iklim.
Politisi dari PDI-Perjuangan dapil Lampung II itu mengaku terkejut dengan besarnya potensi karbon yang dimiliki Indonesia, terutama setelah mendengar paparan dari para menteri terkait.
“Saya menyoroti setelah mendengar paparan dari ketiga menteri, ini potensi karbon luar biasa tingginya dan menurut kami ini adalah bonus yang kita dapat. Sebelumnya tidak terpikirkan bahwa ini mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi,” ujar Suwendra.
Meski peluangnya besar, Suwendra mengingatkan bahwa implementasi nilai ekonomi karbon tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa dasar regulasi yang kuat. Ia menekankan pentingnya aturan yang jelas, terintegrasi, dan tidak saling tumpang tindih antar sektor.
“Kami dari Fraksi PDI-Perjuangan berharap regulasinya dibuat sebaik mungkin karena ini proses awal, sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi tumpang tindih,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar kementerian agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata, baik bagi negara maupun masyarakat luas.
Selain regulasi, Suwendra menilai tantangan terbesar saat ini adalah minimnya pemahaman masyarakat terkait nilai ekonomi karbon. Ia menyebut bahwa isu ini masih sebatas pembahasan di kalangan elite, sementara masyarakat di akar rumput belum merasakan manfaatnya.
“Selama ini yang kita bicarakan soal nilai ekonomi karbon ini masih di tataran elite. Masyarakat di bawah belum tahu bahwa merawat hutan itu ada nilai ekonominya,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas dan masif.
Lebih lanjut, Suwendra menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap nilai ekonomi karbon dapat menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif menjaga lingkungan. Jika masyarakat mengetahui bahwa menjaga hutan dan ekosistem memiliki nilai ekonomi, maka akan tumbuh dorongan alami untuk merawatnya.
“Kami berharap ke depan ada sosialisasi yang luas, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Dengan begitu, mereka akan secara sadar menjaga dan merawat sumber-sumber karbon tersebut,” pungkasnya.