Cyberindonesia.net – DPRD Provinsi Lampung kembali mengingatkan standar operasional prosedur (SOP) pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati menilai tanpa pengawasan ketat, program yang sejatinya mulia ini dinilai berpotensi melahirkan persoalan baru, mulai dari pengurangan porsi hingga praktik korupsi terselubung.
Budhi menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah dalam program MBG benar-benar sampai ke piring penerima manfaat.
“MBG ini program bagus, sangat bermanfaat. Tapi harus kita kawal bareng-bareng. Kalau satu porsi dihitung Rp15 ribu, rinciannya sudah jelas. Itu tidak boleh dikurangi sedikit pun,” kata Budhi pada Senin, 2 Februari 2026.
Politisi PDI Perjuangan itu secara gamblang mencontohkan potensi penyimpangan yang kerap dianggap sepele, namun berdampak besar.
“Kalau lauk ikan seharusnya Rp4 ribu dengan berat sekitar 50 gram, jangan dipotong. Jangan yang harusnya tiga jari jadi dua jari. Itu bukan sekadar pelanggaran teknis, di situ sudah ada nilai korupsi,” kata dia tegas.
Tak hanya soal porsi dan anggaran. Budhi juga menyoroti pengelolaan limbah dapur MBG yang dinilainya masih jauh dari ideal. Dia mengingatkan, limbah yang tidak dikelola dengan benar bisa menimbulkan masalah lingkungan dan konflik sosial di tengah masyarakat.
“Urusan limbah ini jangan dianggap remeh. Skala rumah tangga saja, saya bikin sumur resapan supaya tidak bau dan tidak ganggu tetangga. MBG harusnya jauh lebih serius,” ujar Budhi.
Dia mengungkapkan adanya laporan pembuangan limbah dapur MBG ke saluran drainase. Meski sempat dimediasi, persoalan tersebut disebut belum sepenuhnya tuntas.
“Jangan cuma satu dapur yang diperiksa. Semua harus diperiksa supaya adil dan tidak ada tebang pilih,” kata Budhi.
Dia juga menyinggung polemik di Tiyuh Kagungan Ratu, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang sempat menyita perhatian hingga Ketua Komisi I DPRD turun langsung ke lapangan.
Selain limbah, Budhi meminta agar persoalan perizinan dapur MBG yang belum rampung segera ditertibkan.
“Kalau izinnya belum selesai, itu harus dibereskan. MBG ini program negara, harus berjalan rapi dan sesuai SOP,” tutur dia.***