Cyberindonesia.net – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama Persatuan Guru Dunia tengah melakukan kampanye global untuk mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai. Provinsi Lampung masuk dari enam wilayah Indoneia yang menjadi sasaran kampanye tersebut.
“Pendidikan berkualitas untuk semua adalah syarat utama mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, penting agar anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran,” ucap Dian Masunah, perwakilan Pengurus Besar PGRI kepada Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela di Kantor Gubernur Lampung, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Rabu, 24 September 2025.
Dian menambahkan,tahun ini Lampung menjadi satu dari enam provinsi yang dikunjungi dalam rangka sosialisasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang profesi guru. Rekomendasi itu menekankan pentingnya peningkatan peran guru sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Wagub Lampung Jihan menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa.
“Kami terus berupaya agar akses pendidikan semakin terbuka, termasuk pembebasan iuran komite di sekolah, serta mendukung program peningkatan kompetensi guru,” tutur Jihan.
Menurut Jihan, dukungan terhadap guru menjadi perhatian penting mengingat profesi tersebut berperan besar dalam pembangunan SDM. Selain melalui anggaran pendidikan yang dialokasikan, pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melahirkan program-program penguatan kapasitas guru.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Karena itu, isu kesejahteraan dan peningkatan kualitas guru tidak boleh diabaikan,” ujar Wagub Lampung.
Disisi lain, Pemprov Lampung membuka ruang kolaborasi dengan PGRI dalam memajukan pendidikan melalui kampanye pendidikan bermutu. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi pemerintah dan organisasi profesi guru dalam mendorong kualitas pendidikan di daerah.
Wagub Jihan menutup pertemuan dengan menegaskan, Pemprov Lampung akan terus berupaya maksimal meski masih menghadapi keterbatasan fiskal.
“Kami sadar masih ada keterbatasan. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai regulasi dan program sedang diupayakan untuk memastikan guru-guru di Lampung mendapat perhatian layak,” ujar Jihan.***