Cyberindonesia.net – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menghadapi tantangan fiskal yang kian pelik pada tahun anggaran 2026.
Lonjakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencapai angka signifikan diprediksi menyedot mayoritas postur anggaran, menyisakan ruang sempit bagi pembangunan infrastruktur dan visi-misi kepala daerah.
Berdasarkan data Januari 2025, total ASN di Lampung Utara tercatat sebanyak 11.787 orang. Terdiri dari PNS, PPPK, hingga Pegawai Paruh Waktu. Angka ini menunjukkan kenaikan drastis sekitar 4.000 orang dibandingkan periode sebelumnya.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara Hendri Dunan membenarkan fenomena ledakan jumlah pegawai ini.
Menurutnya, kenaikan tersebut merupakan implikasi dari pengangkatan masif PPPK dan Pegawai Paruh Waktu di lingkungan pemerintah setempat.
Postur APBD “Tercekik” Gaji
Dengan proyeksi Pendapatan Daerah 2026 di angka Rp1,6 triliun hingga Rp1,707 triliun, beban belanja pegawai menjadi momok menakutkan. Jika sebagian besar pendapatan habis hanya untuk membayar gaji 11.787 ASN, maka belanja modal untuk perbaikan jalan, pendidikan, dan kesehatan dipastikan akan tergerus.
Rancangan APBD 2026 sudah menunjukkan tanda-tanda tekanan:
* Target Pendapatan: Rp1,707 Triliun
* Proyeksi Belanja: Rp1,690 Triliun
* Defisit: Rp17,4 Miliar (ditutup pembiayaan neto)
Tantangan Pemimpin Mendatang
Pengamat kebijakan publik menilai siapa pun yang memimpin Lampung Utara ke depan harus putar otak lebih keras. Fokus anggaran yang semula direncanakan untuk mendukung program Astacita dan pembangunan infrastruktur dasar kini dibayangi oleh risiko kemandekan akibat porsi belanja rutin yang terlalu gemuk.
Meningkatnya jumlah ASN ini menjadi “masalah baru” bagi struktur keuangan daerah. Tanpa inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, APBD Lampung Utara dikhawatirkan hanya menjadi instrumen pembayaran gaji, sementara pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat luas terancam jalan di tempat.***