BANDAR LAMPUNG -Komisi V DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMA-SMK Swasta Kota Bandar Lampung, Senin, 7 Juli 2025.
Para kepala sekolah swasta menyampaikan sejumlah keluhan krusial kepada tiga anggota Komisi V, yakni Syukron Muchtar (PKS), M. Junaidi (Demokrat), dan Budhi Condrowati (PDIP).
Keluhan itu mulai dari minimnya jumlah peserta didik, kebijakan ijazah dalam format PDF, munculnya Sekolah SIGER yang dinilai menjadi pesaing tidak sehat, hingga persoalan tenaga pengajar dan kesiapan sistem pembelajaran.
“Kami tampung semua masukan dari Bapak-Ibu. Nantinya akan kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Syukron Muchtar usai audiensi.
Terkait kebijakan penggunaan ijazah digital (PDF), Syukron menyatakan pihaknya akan mengonfirmasi kembali ke Dinas Pendidikan.
“Kalau kebijakan itu bertentangan dengan Permendikbud, kami akan beri teguran,” ujarnya.
Syukron juga menyoroti Program Sekolah SIGER (Siger Cerdas dan Responsif) yang dipersoalkan sejumlah kepala sekolah swasta. Menurutnya, legalitas dan teknis pelaksanaan program tersebut perlu diklarifikasi.
“Kami akan telusuri apakah SIGER ini memang program resmi Pemprov atau hanya sekadar branding. Termasuk soal izin operasional yang terkesan terlalu cepat, serta sistem pengajaran yang belum siap,” katanya.
Ia juga menanggapi edaran Dinas Pendidikan tertanggal 3 Juni 2025 yang menghentikan sementara kegiatan seperti studi tour dan kunjungan industri.
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak langsung pada SMK yang selama ini mengandalkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran.
“Kami paham ini jadi perhatian. Kunjungan industri itu penting bagi SMK. Nanti akan kami evaluasi bersama dinas,” ujar Syukron.***