Cyberindonesia.net – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal punya political engineering jitu mendongkrak pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.
Ia memacu bupati dan wali kota untuk berkompetisi meningkatkan empat program strategis. Yakni, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IMP), peningkatan ekonomi, penurunan angka stunting, serta penurunan angka kemiskinan dan inflasi.
“Ini political engineering saya untuk menyamakan persepsi dan tujuan bersama kabupaten kota se-Provinsi Lampung,” ucap Gubernur Lampung saat menerima kunjungan kerja
Kepala Badan Pusat Statistik (BP) Provinsi Lampung Ahmad Riswan Nasution di Kantor Gubernur Lampung, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Jumat, 18 Juli 2025.
Kabupaten/kota terbaik akan diberikan insentif total sebesar Rp35 miliar. Masing-masing peningkatan IPM Rp10 miliar, peningkatan ekonomi Rp10 miliar, penurunan angka stunting Rp10 miliar, serta penurunan angka kemiskinan dan inflasi Rp5 miliar.
“Jadi, totalnya ada Rp35 miliar yang nantinya saya kucurkan untuk Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung yang berhasil dalam empat indikator tersebut,” tutur Kiyai Mirza, sapaan akrab Gubernur Lampung.
Menurut Kiyai Mirza, kolaborasi bersama BPS sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan berbasis data konkret. Sebab, implementasi data juga diterapkan untuk mengukur progres IPM, ekonomi, stunting dan kemiskinan di kabupaten/kota.
“Bagi saya, data itu sangat penting, dan saya selalu konsen terhadap data, karena setiap elemen kebijakan saya ambil dan saya tentukan garis selalu berdasarkan data konkret yang ada, karena kebijakan itu akan berdampak luas bagi seluruh elemen masyarakat Lampung,” ujar Kiyai Mirza.
Kepala BPS Lampung Ahmad Riswan mengapresiasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Gubernur Lampung yang selalu konsen dengan data yang aktual. Ia berharap semua kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk selalu bisa melibatkan BPS sehingga data yang disediakan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan.
“Kami harap kepada Pak Gubernur, kami bisa selalu dilibatkan dalam setiap momentum kebijakan pembangunan, sehingga arahnya terukur dan jelas dengan menghasilkan data yang sesuai defacto di lapangan,” ujarnya.***