Cyberindonesia.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat tata kelola penanggulangan bencana sesuai arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Potensi yang menjadi perhatian utama adalah terjadinya bencana hidrometeorologi dan gempa megathrust.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mengimbau masyarakat untuk waspada namun tetap tenang, khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai. Ia juga memastikan kesiapan melalui simulasi dan pelatihan.
“Harapan kita tentu Lampung aman tidak terjadi bencana, namun kesiapsiagaan harus tetap dilakukan. Termasuk melalui simulasi bila terjadi megathrust,” ucap Marindo saat memimpin Rapat Pembahasan Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Kamis, 17 Juli 2025.
Untuk itu, penting mengaktifkan sistem peringatan dini (early warning system), serta meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.
Marindo menekankan sinergi dan langkah konkret antarinstansi untuk mengantisipasi potensi bencana yang kapan saja bisa terjadi. Seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung.
Ia menuturkan tugas pemerintah melakukan respons cepat, baik itu dalam tahap mitigasi (pra-bencana), tanggap darurat, maupun pasca-bencana sebagai bagian dari upaya memastikan keselamatan masyarakat.
“Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan terjadi. Namun yang terpenting, memastikan masyarakat berada dalam kondisi aman dan kesiapan pemerintah tetap berjalan secara optimal,” ujar Marindo.
Marindo juga menekankan pentingnya dukungan terhadap sumber daya manusia dan anggaran harus dipastikan tersedia agar fungsi logistik dan pertolongan pertama dapat berjalan maksimal saat bencana terjadi.
“Kita harus pastikan semua aspek pendukung siap, mulai dari SDM hingga logistik bantuan,” katanya.
Ia menyebut pentingnya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan dan mitigasi bencana.
“Mitigasi yang kita lakukan harus mampu menenangkan masyarakat, dan kabupaten/kota harus selaras dengan pemprov,” ucapnya.
Marindo turut menyoroti risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana non alam yang juga menjadi fokus Pemprov Lampung.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan aktif berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana.
“Upaya mitigasi, edukasi masyarakat seperti informasi dan langkah penyelamatan diri apabila akan terjadinya bencana serta peningkatan koordinasi lintas sektor sangat penting dilakukan. Dengan kesiapan yang matang, diharapkan seluruh elemen masyarakat mampu menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial secara tangguh dan terpadu,” tuturnya.
Kamis pagi, Asisten Administrasi Umum Sulpakar dalam apel bulanan di Lapangan Korpri memyampaikan pesan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, agar memperkuat sinergi tata kelola penanggulangan bencana sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
Pada tahun anggaran 2025, BPBD Provinsi Lampung memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp48 miliar, dengan realisasi triwulan pertama sebesar 10,41 persen. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan efisiensi dan skala prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Hingga 1 Juli 2025, telah tercatat 198 kejadian bencana di Provinsi Lampung. Mayoritas merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang erat kaitannya dengan dampak perubahan iklim.
“Dengan luas wilayah, keragaman topografi, dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 9 juta jiwa, tantangan penanggulangan bencana di Lampung terus meningkat. Maka diperlukan kinerja yang lebih baik, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keselarasan program dari pusat hingga daerah,” ujar Sulpakar.***