Cyberindonesia.net – Provinsi Lampung telah mengirimkan 9.154 pekerja migran ke luar negeri
sampai dengan Juni tahun 2025. Tujuan terbanyak ke Taiwan berjumlah 4.584 orang. Diikuti Hongkong 2.389, Malaysia 697, Singapura 616, dan Jepang 385.
Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), pekerja sektor formal sebesar 35.1% atau 3.211 orang, dan informal 64.9% atau 5.943 orang. Tersebar sebagai caregiver, housemad, worker, domestic worker, dan house keeper.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Virtual bersama KP2MI yang juga diikuti oleh perangkat daerah terkait di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Rabu, 18 Juni 2025.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada menegaskan bahwa penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat sinergi dengan KP2MI dalam upaya mempercepat penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung.
“Lampung masih menghadapi persoalan pengangguran yang cukup besar. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah pengangguran di Lampung melebihi 200 ribu orang, didominasi oleh lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi,” ucap Firsada.
Ia menjelaskan sebagai daerah kantong pekerja migran, Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam menyumbang tenaga kerja ke luar negeri.
“Kita ingin mengubah situasi, di mana PMI Lampung bekerja secara formal, terididik dan profesional,” kata Firsada.
Langkah konkret juga ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melalui inisiatif Program Migran Vokasi. Program ini untuk menyiapkan lulusan SMA/SMK dan siswa kelas XII (12) menghadapi pasar kerja internasional, khususnya di Jepang.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico menjelaskan bahwa program ini merupakan tindaklanjut dari arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal untuk mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara terstruktur.
Ia menjelaskan bahwa program ini akan dibagi menjadi dua segmen. Yaitu, pelatihan untuk alumni dan untuk siswa kelas XII.
“Hingga saat ini tercatat lebih dari 2.000 alumni dan sekitar 7.000 siswa kelas XII yang telah mendaftar secara sukarela melalui satuan pendidikan masing-masing,” tutur Thomas.
Thomas menyatakan Dinas Pendidikan juga menggandeng Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), LPK, serta Dinas Ketenagakerjaan untuk menyusun rencana aksi terintegrasi.
Ia menjabarkan materi pelatihan mencakup bahasa Jepang di level N5 dan N4, pemahaman sektor kerja internasional, prosedur migrasi legal, penyusunan dokumen kerja, serta keterampilan penunjang lainnya.
Pelatihan untuk alumni dijalankan selama 3 bulan, sementara untuk siswa kelas XII dirancang berlangsung selama 12 bulan penuh.
Selain itu, Thomas juga memaparkan program Desa Migran Emas yang akan menjadi salah satu terobosan dalam meningkatkan literasi migrasi aman dan memperluas kesempatan kerja berbasis komunitas desa.
Ia menjelaskan bahwa program ini memberikan edukasi tentang proses migrasi yang legal dan aman, informasi peluang kerja luar negeri, serta memperkuat peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat desa dalam tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.
“Kita ingin pekerja migran Lampung dipersiapkan sebelum, saat dan sesudah bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Pemprov Lampung optimistis bahwa melalui sinergi yang erat, Lampung dapat menjadi contoh daerah yang mampu mengelola migrasi secara aman, profesional dan produktif.***