Cyberindonesia.net – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan menggeruduk Gedung Rektorat Universitas Lampung (Unila), Kamis, 12 November 2026.
Mereka mendesak pimpinan universitas menjatuhkan sanksi tegas terhadap dosen sekaligus Ketua Program Studi (Kaprodi) yang dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi pascasarjana.
Aksi tersebut juga menyoroti penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dinilai belum memberikan kepastian dan perlindungan bagi korban.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah spanduk dan menyampaikan orasi. Dalam aksinya, Aliansi Unila Melawan menyampaikan enam tuntutan kepada pimpinan universitas.
Mereka meminta rektor menjatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan terhadap dosen yang dilaporkan. Mahasiswa juga mendesak pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus dihadirkan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) bersama rektorat menjamin keselamatan korban.
Mereka juga meminta penanganan kasus dilakukan secara adil, objektif, dan transparan, disertai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satgas PPKPT.
Tuntutan lainnya adalah meminta rektor mengawal seluruh kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus serta mendorong proses hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.
Empat Kasus Belum Tuntas
Ketua BEM FISIP Unila M Afdal Syaputra mengritik penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ia menyebut terdapat empat kasus yang menurutnya belum mendapatkan penyelesaian.
“Ada empat kasus dalam kurun waktu ini yang tidak ada penyelesaian sama sekali sampai hari ini,” kata Afdal saat berorasi.
Afdal juga menyinggung penanganan kasus dugaan pelecehan seksual pada 2018. Menurut dia, terduga pelaku saat itu hanya dinonaktifkan selama satu tahun sebelum kembali diaktifkan dan dipindahkan ke fakultas lain. Ia mempertanyakan efektivitas Satgas PPKPT dalam memastikan setiap laporan kekerasan seksual ditangani hingga tuntas.
Ia mempertanyakan efektivitas Satgas PPKPT dalam memastikan setiap laporan kekerasan seksual ditangani hingga tuntas.
“Kita di sini semua hadir karena ada ketakutan, kawan-kawan. Karena kita merasa kampus sudah tidak lagi aman untuk para wanita,” ujarnya.
Mahasiswa Pertanyakan Perlindungan Korban Kritik terhadap perlindungan korban juga disampaikan mahasiswi FISIP Unila, Falen. Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap korban, bukan sekadar upaya membuat kegaduhan di lingkungan kampus.
Falen mempertanyakan sejauh mana kampus menyediakan ruang aman bagi mahasiswa yang mengalami kekerasan seksual, terutama ketika pengaduan telah disampaikan berulang kali.
“Berapa kali mereka mengadu? Berapa kali mereka mendata? Dan apa yang kembali dengan kata apa? Sebenarnya ruang aman itu untuk siapa? Ruang adil itu untuk siapa?” kata Falen.
Ia meminta kampus memastikan perlindungan terhadap korban diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya menjadi slogan.
“Kalian tidak sendirian. Suara rakyat akan selalu kami kawal. Kami bersama kalian. Jangan diam, jangan pernah takut pada pembungkaman,” ujarnya.
Kasus Dugaan Pelecehan Berlanjut ke Kepolisian Kasus yang memicu aksi mahasiswa tersebut sebelumnya dilaporkan korban ke Polda Lampung pada 9 November 2026. Korban melaporkan dosen berinisial RF atas dugaan pelecehan seksual. Hingga Kamis (12/11/2026), Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Isawandari Yuyun menyatakan penyidik belum memeriksa dosen terlapor.
Polisi masih mendalami keterangan saksi dari pihak Unila dan menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban.
Sebelumnya, Tim Advokasi PPKPT Unila menyatakan hasil pemeriksaan internal terhadap korban dan dosen terlapor menemukan unsur-unsur dugaan kekerasan seksual. Hasil pemeriksaan itu telah disampaikan kepada pimpinan universitas melalui rekomendasi tindak lanjut. Meski demikian, temuan internal tersebut bukan penetapan kesalahan pidana. Proses hukum terhadap laporan korban masih ditangani kepolisian.***