Cyberindonesia.net – Komisi II DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas menyatakan dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi ayam potong. Hal tersebut selaras dengan posisi Lampung sebagai satu di antara daerah penghasil ayam terbesar di Indonesia.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas menilai, hilirisasi menjadi strategi penting untuk mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Selama ini, sebagian besar produksi ayam Lampung masih dikirim dalam bentuk ayam hidup ke luar daerah, terutama ke Pulau Jawa, lantaran keterbatasan fasilitas pengolahan dan Rumah Potong Ayam (RPA) modern.
“Lampung merupakan sentra produksi ayam potong yang besar. Pada 2025 saja, sekitar 15 hingga 16 juta ekor ayam hidup dikirim ke Pulau Jawa. Ini potensi besar yang belum dimaksimalkan karena fasilitas pengolahan kita masih terbatas,” kata Mikdar pada Senin, 9 lFebruari 2026
Politisi Fraksi Gerindra DPRD Lampung tersebut menambahkan, sejumlah perusahaan pengolah daging ayam fillet mengakui ketersediaan bahan baku di Lampung sangat melimpah. Namun, keterbatasan RPA modern membuat kebutuhan ayam olahan belum dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara produksi ayam hidup dan kapasitas pengolahan.
“Jika tidak segera direspons pemerintah daerah, ini akan menjadi kerugian besar. Kita kehilangan peluang penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah ekonomi daerah,” ujarnya.
Mikdar juga memaparkan perhitungan potensi ekonomi dari sektor tersebut. Dari total produksi 16 juta ekor ayam pada 2025, apabila keuntungan bersih mencapai Rp3.000 per ekor, maka potensi perputaran ekonomi dapat menembus sekitar Rp50 miliar. Angka tersebut belum termasuk tambahan produksi seiring optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menjelaskan, satu dapur MBG diperkirakan membutuhkan sekitar 300 ekor ayam potong setiap pekan. Jika terdapat lebih dari 1.300 dapur MBG di Lampung, maka kebutuhan ayam potong bisa mencapai ratusan ribu ekor per minggu.
“Ini peluang ekonomi yang sangat besar. Perusahaan mendapat keuntungan, daerah berpotensi menambah PAD, dan lapangan kerja terbuka. Dampaknya tentu positif bagi perekonomian,” katanya tegas.
Meski demikian, Mikdar mengingatkan agar kebijakan hilirisasi tetap diiringi pengawasan harga. Menurutnya, ayam potong merupakan komoditas kebutuhan pokok sehingga pengendalian harga menjadi hal penting guna mencegah lonjakan inflasi.
“Harga tetap mengikuti mekanisme pasar, tetapi harus ada pengawasan dari dinas terkait. Jangan sampai terjadi lonjakan harga yang memicu inflasi, dan di sisi lain peternak juga harus tetap memperoleh keuntungan,” ujarnya.***