Jakarta, Cyberindonesia – Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan mendesak para petani di Lampung, khususnya mereka yang mengandalkan sawah tadah hujan. Ia meminta dukungan penuh terhadap program sumur bor pertanian demi memperkuat ketahanan pangan daerah dan menyukseskan agenda nasional Presiden Prabowo Subianto.
Mukhlis mengatakan banyak petani tidak memiliki akses irigasi yang memadai sehingga bergantung sepenuhnya pada cuaca. Program sumur bor dianggap solusi tepat dan sangat dibutuhkan untuk menjaga produktivitas pertanian Lampung.
“Keinginan petani sangat besar. Tidak semua sawah punya irigasi, dan sumur bor ini sangat dibutuhkan. Kami berharap Pak Menteri dapat membantu,” kata Mukhlis, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Senayan, Senin (17/11/2025).
Dalam forum yang sama, Mukhlis juga mengungkap persoalan serius yang lama dirasakan para kontraktor dan subkontraktor di Lampung. Ia menyebut banyak pihak yang terlibat dalam proyek strategis nasional, termasuk pembangunan jalan tol, justru menjadi korban karena pembayaran yang tak kunjung diselesaikan.
Akibatnya, sejumlah subkontraktor mengalami kerugian besar, bahkan harus kehilangan aset pribadi demi menutup biaya operasional.
“Ada rumah disita bank, ekonomi mereka hancur. Ini ketakutan terbesar mereka,” ujarnya.
Politisi PDIP dari Dapil Lampung I, ia meminta pemerintah pusat memastikan kejadian serupa tidak terulang. Para pekerja lokal, menurutnya, hanya menginginkan hak mereka dipenuhi setelah berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Mukhlis juga memberikan catatan penting kepada Dirjen Sarana dan Prasarana Strategis terkait penetapan harga satuan proyek. Ia menilai Lampung memiliki karakteristik geologi berbeda akibat patahan Semangko, sehingga tidak adil jika standar harga disamakan dengan wilayah lain.
Menurutnya, bila harga satuan terlalu rendah, kualitas bangunan berpotensi tidak memenuhi standar, terutama di daerah rawan gempa seperti Lampung Barat dan Pesisir Barat.
“Kalau harga satuannya rendah, kualitas bangunan bisa kurang bagus. Saat gempa, bangunan lebih cepat rusak,” ujar Mantan Bupati Lampung Barat tersebut.
Ia meminta Kementerian PU mengkaji ulang standar harga agar sesuai kondisi lapangan dan risiko bencana di Lampung.
Mantan Bupati Lampung Barat itu juga menyoroti aturan daerah yang membatasi tinggi bangunan maksimal dua lantai. Ia menyebut beberapa program pusat kerap mendesain bangunan hingga tiga lantai, sehingga tidak kompatibel dengan regulasi daerah maupun kondisi geologis setempat.
“Pondok haji, pondok pesantren, dan fasilitas publik lain sering diusulkan tiga lantai. Padahal daerah kami hanya memperbolehkan dua lantai. Ini harus jadi pertimbangan kementerian,” ucapnya tegas.
Dengan berbagai catatan tersebut, Mukhlis berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi konkret, mulai dari pemenuhan kebutuhan petani, kepastian pembayaran proyek, hingga penyesuaian standar teknis pembangunan di daerah rawan gempa. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tepat akan memperkuat pembangunan Lampung secara menyeluruh dan berkelanjutan.***