Cyberindonesia.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya membuka akses pendanaan hijau untuk masyarakat yang aktif mengelola hutan dan lingkungan secara lestari.
Sebab, saat ini sebanyak 94 ribu kepala keluarga (KK) di Bumi Ruwa Jurai menggantungkan hidup dari kawasan hutan. Mereka menghasilkan berbagai komoditas dengam nilai transaksi ekonomi lebih dari Rp300 miliar
Langkah nyata Pemprov Lampung dibuktikan dengan Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela menemui Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Joko Tri Haryanto di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025..
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah program strategis antara lain Perhutanan Sosial, Program Kampung Iklim (ProKlim), serta pengembangan Ekonomi Sirkular.
Fokus utama adalah bagaimana dari gerakan hijau ini dapat diwujudkan akses pendanaan yang nyata untuk rakyat Lampung, melalui skema pendanaan seperti RBP FCPF (Result-Based Payment Forest Carbon Partnership Facility), layanan dana masyarakat, dan fasilitas dana bergulir ekonomi sirkular.
Wagub Lampung menegaskan bahwa kelompok-kelompok perhutanan sosial yang sudah produktif sangat membutuhkan dukungan pembiayaan hijau.
Dukungan ini diperlukan untuk memperkuat usaha hutan rakyat, pengembangan Kampung Iklim, ekowisata, serta pengelolaan bank sampah yang berkelanjutan.
“Akses pembiayaan hijau ini sangat dibutuhkan sehingga benar-benar menyentuh akar ekonomi masyarakat yang menjadi penggerak utama dalam pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Jihan.
Menanggapi hal tersebut, BPDLH menunjukkan komitmen tinggi dengan membuka ruang sinergi lebih luas dan memberikan akses pendanaan yang dihimpun dari berbagai sumber global.
Kerja sama ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung program nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya dalam pembentukan 400 Kampung Iklim yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
Selain itu, dalam pertemuan juga dibahas rencana pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (Taman Kehati) Lampung seluas 24,9 hektare sebagai salah satu langkah pelestarian lingkungan.
Penguatan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan juga menjadi agenda penting, guna meningkatkan kapasitas pengujian kualitas lingkungan hidup di daerah.
Fasilitas ini diharapkan mampu mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Wagub Lampung menegaskan pentingnya dukungan dan kerja sama sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Jihan berharap kerja sama ini dapat semakin diperkuat melalui dukungan pendanaan dari BPDLH.
“Kita perlu memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai dengan dukungan pendanaan dari BPDLH. Ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan Lampung yang hijau dan sejahtera,” kata Jihan.***