Cyberindonesia.net – Pelantikan dan pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 di Monumen Pers Indonesia, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Oktober 2025, membawa pesan mendalam.
Pengukuhan dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dan Wamenkomdigi Nezar Patria.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan PWI sebagai organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat, dan berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut,” ucapnya.
Cak Munir, sapaan akrabnya mengungkapkan pemilihan Monumen Pers sebagai lokasi pengukuhan merupakan hasil diskusi dan arahan dari Menkomdigi.
Menurutnya, Monumen Pers memiliki spirit persatuan dan perjuangan dari para pendahulu melahirkan PWI. Sehingga lokasi ini dinilai sangat pas untuk menjadi tempat pengukuhan PWI yang sempat mengalami dualisme.
“Persatuan adalah kata kunci bagi kita semua,” kata Cak Munir tegas.
“Hampir dua tahun kita mengalami stagnasi, pemerintah dan stakeholder kebingungan bagaimana cara menyatukan. Hampir semua PWI di provinsi dan kabupaten/kota lumpuh. Tetapi dengan tekahnbeelangsungnya Kongrws Persatuan di Bekasi, dan pengukuhan hari ini, semua satu,” katanya lagi.
Ketua PWI Surakarta Anas Syahirul saat menyampaikan ucapan selamat datang berharap semua membangun rumah besar PWI. Pun, jangan lagi ada yang mengolok-olok kembali.
“Tidak ada lagi kelompok Pak HBC, tidak ada lagi kelompok Pak Zul. Tapi sekarang yang ada kelompok Pak Munir (Ketum). Tidak ada geng apapun,” ujarnya
Menkomidigi Meutya Hafid dalam pidatonya mengungkapkan momentum pengukuhan diharapkan bukan hanya seremonial. Bahkan, pelantikan di Monumen Pers Nasional sebagai napak tilas berdirinya PWI pada 1946. Di mana para senior wartawan kala itu menekankan persatuan yang selanjutnya terlahir namanya PWI.
“Tetapi kesempatan berharga menegaskan kembali arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan bangsa,” kata Meutya Hafid.
Meutya mengapresiasi rekonsiliasi di PWI berhasil tercapai dengan demokratis tanpa ada intervensi dari pemerintah dan mengedepankan kebebasan pers.***