Cyberindonesia.net – Sekitar 1.150 petani yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di depan gerbang DPRD Provinsi Lampung, Rabu, 24 September 2025. Aksi berlangsung damai.
Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 09.20 WIB di Jalan Wolter Monginsidi. Tepatnya di depan Akar Hotels & Resorts (dulunya Hotel Sheraton Lampung).
Massa alu berjalan kaki menuju Kantor DPRD Provinsi Lampung. Setibanya di depan gapura gerbang DPRD, rombongan diterima oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta sejumlah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra dan PKB.
Turut hadir pula jajaran pejabat eselon II. Di antaranya, Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung M. Zulkarnain, Kadis Komimfotik Ganjar Jationo, Kepala Bappeda Anang Risgiyanto, perwakilan Kanwil BPN, serta beberapa kepala OPD terkait.
Jihan tak sungkan langsung duduk bersila di aspal. Diikuti Marindo dan pejabat lainnya.
Kemudian, perwakilan massa menyampaikan sejumlah hal terkait persoalan agraria di Bumi Ruwa Jurai.
Jihan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menampung seluruh aspirasi masyarakat. Atas arahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, Pemprov Lampung sepakat membentuk tim fasilitasi khusus untuk menangani konflik agraria.
“Merespons harapan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung segera membentuk tim fasilitasi konflik agraria yang melibatkan unsur Pemprov, BPN, buruh, dan petani. Tujuannya adalah tercapainya keadilan agraria di Lampung. Kami akan berusaha mengawal apa yang menjadi harapan masyarakat,” kata Jihan.
Pemprov menargetkan pada momentum Hari Tani 2025 dapat mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengawal harapan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Koordinator PPRL Yohanes Joko Purwanto menyambut baik langkah Pemprov Lampung. “Kami berharap tim ini segera dibentuk dan bekerja nyata menyelesaikan persoalan petani,” ujarnya.
Lalu pada pukul 11.40, diterima 16 perwakilan massa untuk berdalog di Ruang Abung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Perwakilan massa petani kembali menyampaikan aspirasi terkait maraknya konflik agraria di Provinsi Lampung. Mereka menilai persoalan ini telah menjadi “bom waktu” yang harus segera dicarikan solusi.
Dialog antara perwakilan petani dan pemerintah tersebut berlangsung hingga pukul 12.27, dengan suasana kondusif dan mendapat pengawalan dari aparat terkait.***