Cyberindonesia.net – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah di Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.
Pertemuan tersebut membahas persoalan tata niaga singkong atau ubi kayu yang selama ini menjadi komoditas penting di Lampung.
Dalam pertemuan, hadir Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan sejumlah pejabat kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
Turut hadir juga Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia PPUKI), Gabungan Pengusaha industri pengolahan kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.
Dari Lampung yang hadir Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta Kepala Daerah atau yang mewakili dari Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.
Pertemuan menghasilkan empat kesepakatan strategis yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung.
Pertama, embatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas). Di mana impor hanya dapat dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.
Kedua, penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai safe guard tambahan untuk impor tapioka.
Ketiga, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ubi kayu yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian, serta HET tapioka yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perdagangan.
Keempat, standarisasi alat ukur kadar aci yang akan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung Mulyadi Irsan mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal berharap Pemerintah Pusat segera menetapkan kepastian harga acuan singkong dan Tapioka.
Sebelumnya, Gubernur Lampung bersama empat bupati menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaimam di Jakarta, 9 September 2025. Pertemuan menyikapi krisis harga singkong yang kian menekan jutaan petani Lampung.
Kiyai Mirza, sapaan akrab Gubernur Lampung menyebutkan bahwa pertemuan dengan Menteri Amran sebagai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mengusahakan agar harga singkong bisa segera distabilkan. Bahkan, diseragamkan juga di seluruh Indonesia.
“Kami mengusahakan agar harga bisa stabil dan seragam, tidak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia,” tutur Gubernur Lampung.
Dalam pertemuan, Gubernur Lampung menyampaikan kepada Mentan Amran bahwa Lampung merupakan sentra singkong nasional. Bumi Ruwa Jurai berkontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, harga panen petani terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka, yang membuat produk lokal sulit bersaing.
“Kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun,” ucap Kiyai Mirza.
Gubernur Lampung menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Total Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya mencapai hampir Rp50 triliun.***