Cyberindonesia.net – Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, kembali menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait infrastruktur transportasi di Provinsi Lampung.
Menurut politisi PDIP tersebut, pembangunan dan pengelolaan transportasi di daerah harus berpihak langsung pada kepentingan masyarakat. Baik untuk mendukung ibadah, pariwisata, maupun pertumbuhan ekonomi daerah.
Satu isu utama yang disorot Mukhlis adalah status Bandara Raden Intan II di Bandar Lampung. Ia menilai bandara ini seharusnya sudah difungsikan sebagai bandara embarkasi haji, mengingat jumlah jamaah haji asal Lampung sangat besar, mencapai lebih dari 7.000 orang setiap tahun.
“Ada masalah di Bandara Raden Intan kita. Bagaimana caranya agar bandara tersebut bisa menjadi bandara khusus jamaah haji. Jamaah haji kita kan banyak, lebih dari 7.000 orang setiap tahun,” ujar Mukhlis usai RDP bersama Kementerian Perhubungan, Rabu (10/9/2025).
Jika hal ini terealisasi, jamaah asal Lampung tidak perlu lagi transit ke Palembang atau Jakarta. Selain menghemat biaya dan waktu, langkah tersebut juga diyakini akan memberikan kenyamanan serta kebanggaan bagi masyarakat Lampung.
Selain bandara embarkasi haji, Mukhlis juga menyoroti keterbatasan fasilitas bandara di Pesisir Barat Lampung. Daerah ini dikenal sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia, dengan ombak dan pantai yang digandrungi peselancar internasional.
Sayangnya, infrastruktur bandara di kawasan tersebut masih belum memadai. Panjang landasan pacu tidak cukup untuk menampung pesawat berbadan besar.
“Pesisir Barat itu merupakan daerah wisata yang harus didukung dengan keberadaan bandara. Landasannya masih kurang sehingga perlu diusulkan penambahan,” tegas Mukhlis.
Menurutnya, jika pemerintah pusat serius mendukung pengembangan bandara di Pesisir Barat, maka akses wisatawan domestik maupun mancanegara akan semakin mudah. Hal ini akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya bandara, Mukhlis juga mengkritisi kerusakan jalan parah di Lampung yang disebabkan oleh kendaraan pengangkut batubara. Selama ini, truk-truk bermuatan besar kerap merusak jalan provinsi maupun kabupaten, sementara masyarakat hanya menanggung kerugian.
Untuk mengatasi hal ini, Mukhlis menegaskan perlunya pengaktifan jembatan timbangan sebagai alat pengawasan. Dengan demikian, truk batubara yang melebihi kapasitas bisa ditindak, sekaligus memberi kontribusi nyata bagi daerah.
“Jembatan timbangan harus segera diaktifkan untuk kendaraan-kendaraan batubara. Kalau tidak, rakyat hanya mendapat jalan rusak saja tanpa ada manfaat langsung,” tegas politisi PDI Perjuangan dari Dapil Lampung I itu.
Ia menilai, keuntungan dari aktivitas tambang selama ini hanya dinikmati segelintir pihak, sementara kerugian besar ditanggung masyarakat Lampung.
Sebagai wakil rakyat, Mukhlis menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Lampung di tingkat pusat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga kepentingan ibadah, pariwisata, dan ekonomi daerah.
“Semua ini kita suarakan agar masyarakat Lampung benar-benar merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai rakyat hanya menanggung beban, sementara keuntungan justru lari ke tempat lain,” pungkasnya.