Cyberindonesia.net – Aksi Aliansi Lampung Melawan di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin, 1 September 2025, berakhir damai. Itu setelah perwakilan massa menyerahkan 10 tuntutan.
Massa berangsur bubar sekitar pukul 14.00 WIB, setelah bertemu dan berdialog dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, dan Kapolda Irjen Pol Helmy Santika.
Saat duduk bersama, Ketua BEM Unila Muhammad Ammar Fauzan, menyampaikan sejumlah tuntutan. Bahkan, meminta tanda tangan pakta integritas sebagai bentuk komitmen para pemimpin Lampung.
Gubernur Lampung Mirza menyampaikan terima kasih kepada massa aksi yang telah menjaga kedamaian sepanjang perjalanan menuju Kantor DPRD Lampung
“Kita jaga bersama Lampung kita,” kata Kiyai Mirza sapaan akrab Gubernur Lampung.
Sementara Ketua DPRD Lampung Giri Akbar menyatakan bahwa pihaknya siap menyampaikan aspirasi masyarakat dan mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi kita bisa diterima dan dilaksanakan,” katanya.***
10 Tuntutan Aliansi Lampung Melawan
1. Mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset.
2. Memotong gaji dan tunjangan DPR sebagai bentuk efisiensi.
3. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan guru di seluruh Indonesia.
4. Meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot menteri-menteri bermasalah.
5. Mendesak penghentian rangkap jabatan ketua partai di eksekutif maupun legislatif.
6. Menuntut pergantian Kapolri dan Kapolda Lampung serta melakukan revolusi total, bukan sekadar reformasi.
7. Menolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
8. Menuntut negara menghentikan penggunaan pajak untuk menindas rakyat.
9. Mendesak pembebasan lahan Anak Tuha
10. Mengukur ulang lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC).