BANDAR LAMPUNG – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyorot anggaran untuk organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun anggaran 2024. Akibatnya, berbagai program yang bersentuhan langsung dengan rakyat nyaris tak berjalan maksimal.
Ketua Komisi II Ahmad Basuki menyebut kondisi tersebut membuat capaian program yang bersifat pro-rakyat menjadi tidak optimal.
“Anggaran 2024 kemarin untuk mitra Komisi II ini relatif paling kecil, dibanding anggaran OPD mitra kerja komisi yang lain. Tapi yang lebih mengecewakan adalah proporsinya. Sebagian besar hanya untuk membayar gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat anggaranya sangat sangat minim,” kata Ahmad Basuki, Kamis, 10 Juli 2025.
Meski demikian, Basuki mengapresiasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tengah dibahas. Ia mendorong agar dokumen tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan anggaran lima tahun ke depan agar program-program yang tertuang dapat terealisasi secara maksimal.
Dalam data realisasi APBD 2024, tercatat pagu anggaran untuk seluruh OPD mitra Komisi II hanya sebesar Rp322,9 miliar dengan realisasi Rp292,6 miliar atau sekitar 88,54 persen—yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai.
“Jika dihitung, anggaran tersebut hanya untuk gaji dan tunjangan. Sementara kegiatan yang menyentuh masyarakat sangat minim,” ujarnya.
Basuki menambahkan, kecenderungan ini terus berulang dari tahun ke tahun. Ia menyayangkan tidak adanya komitmen serius dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun plafon anggaran yang sesuai dengan arah pembangunan daerah.
Basuki pun berharap ke depan anggaran untuk OPD mitra Komisi II dapat ditingkatkan. Terlebih, Presiden terpilih Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional dalam visi Asta Cita.
Senada dengan anggota Komisi II lainnya, Hanifal. Ia menilai OPD mitra Komisi II seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperkuat sektor produksi dan ekonomi rakyat.
“Tapi kalau anggarannya cuma cukup untuk bayar pegawai dan rapat, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya?” ujar dia.
Politisi Demokrat itu juga menyebut kondisi ini ironis, mengingat pemerintah pusat sedang gencar mendorong industrialisasi desa dan penguatan ekonomi lokal sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.
“Kalau Lampung ingin jadi lumbung pangan nasional, ya program ketahanan pangan harus diperkuat dari sekarang. Tapi yang terjadi justru anggaran untuk sektor pangan dan produksi malah dikerdilkan,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Aribun, mendesak Pemprov Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan penganggaran yang dinilai terlalu birokratis dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita berharap anggaran dinas yang menjadi mitra Komisi II lebih dioptimalkan mengacu pada RPJMD. Gunanya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.***