Cyberindonesia.net – Provinsi Lampung memiliki 63 titik rawan di jalur mudik. Titik-titik tersebut berpotensi mengalami gangguan seperti longsor, banjir, kemacetan hingga kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan para pemudik.
Berdasarkan pemetaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung, 63 titik rawan tersebut terdiri dari 39 titik rawan longsor, 5 titik rawan banjir, 15 titik rawan kemacetan, serta 4 titik rawan kecelakaan yang tersebar di sejumlah ruas jalan nasional di Provinsi Lampung.
Sebagian besar titik rawan longsor berada di Jalur Lintas Barat (Jalinbar) yang memiliki karakteristik jalan bertebing dan jurang. Beberapa ruas yang diidentifikasi rawan antara lain Kota Agung–Bengkunat, Krui–Liwa hingga Lemong, Balimbing di Kota Agung Timur, serta kawasan Bukit Kemuning.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Budi Yuhanda, mengatakan pengawasan terhadap kondisi infrastruktur jalan merupakan bagian dari tugas DPRD yang dilakukan secara rutin.
“Memang itu tugas kami dan tidak dibatasi waktu. Bisa setiap hari atau setiap minggu kami cek, karena tiap minggu kami juga duduk bersama dan memantau kondisi di dapil masing-masing,” ujar Budi pada Selasa 10 Maret 2026.
Ia menjelaskan sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung saat ini mulai ditangani oleh tim dari Dinas Bina Marga melalui perbaikan jalan rusak serta penutupan lubang-lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.
“Tim Bina Marga sudah turun ke lapangan. Jalan-jalan yang rusak parah sudah mulai ditimbun dan diperbaiki. Itu juga menjadi komitmen Pak Gubernur agar sebelum hari raya kondisi jalan sudah lebih baik,” ujarnya.
Budi menambahkan, untuk titik rawan yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi, pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar penanganannya dapat segera dilakukan, sekaligus memastikan Komisi IV DPRD Lampung tetap menjalankan fungsi pengawasan agar proses perbaikan berjalan maksimal, terutama pada jalur yang diprediksi akan dilalui pemudik dalam jumlah besar.
“Melalui Dinas Bina Marga, langkah cepat sudah dilakukan. Alat berat sudah diturunkan dan material seperti batu juga sudah dikirim ke beberapa lokasi. Bahkan Pak Gubernur juga memantau langsung. Kami di Komisi IV tentu ikut mengawasi agar penanganan berjalan optimal,” tuturnya.***