Jakarta, Cyber Indonesia – Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, memberikan evaluasi terhadap kinerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang tahun 2025. Meski mengapresiasi sejumlah capaian positif, Rycko menegaskan masih banyak persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di daerah.
Rycko mengakui Kementerian UMKM berhasil mencatatkan prestasi administratif, termasuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta memenuhi sejumlah indikator kinerja. Namun, menurutnya, capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan.
Salah satu sorotan utama Rycko adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp100 juta yang hingga kini masih dirasakan memberatkan pelaku UMKM. Persoalan ini, kata Rycko, ia temukan langsung di daerah pemilihannya, Lampung I.
Banyak pelaku UMKM mengeluhkan masih adanya permintaan agunan atau jaminan dalam pengajuan KUR Rp100 juta. Padahal, skema pembiayaan tersebut seharusnya dirancang untuk memudahkan akses permodalan bagi usaha kecil.
“Saya kira ini menjadi salah satu penekanan penting dalam hasil rapat kerja sore hari ini. Saya secara khusus menekankan agar leading sector yang terkait benar-benar bisa dikedepankan,” ujar Rycko usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian UMKM, Selasa (20/1/2026).
Ia menilai adanya ketidaksesuaian antara kebijakan di tingkat pusat dengan praktik di lapangan harus segera dievaluasi. Menurutnya, pengawasan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan KUR benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM.
Lebih dari itu, Rycko menegaskan, persoalan UMKM tidak bisa ditangani oleh satu kementerian saja. Ia mendorong adanya kolaborasi erat antara Kementerian UMKM dengan kementerian lain yang berada dalam lingkup Komisi VII DPR RI, seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
“Saya kira tidak mungkin di tempat destinasi wisata tidak ada UMKM-nya. Ini kan saling berkaitan. Di dalamnya juga ada ekonomi kreatif,” kata Rycko.
Menurutnya, pengembangan destinasi wisata nasional harus sejalan dengan penguatan UMKM lokal. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan masyarakat sekitar, mulai dari sektor kuliner, kerajinan, hingga produk kreatif.
Selain akses pembiayaan, Rycko juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas produk UMKM. Ia berharap Kementerian UMKM tidak hanya mengejar pertumbuhan jumlah pelaku usaha, tetapi juga memastikan produk UMKM memiliki standar mutu dan sertifikasi yang jelas.
“Saya berharap produk-produk UMKM tidak hanya bicara kuantitas, tetapi juga kualitas, termasuk standarisasi sertifikasi halal dan kemasan,” tegasnya.
Menurut Rycko, sertifikasi halal, izin edar, serta kemasan yang baik merupakan faktor penting agar produk UMKM mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Kemasan yang berkualitas juga dinilai dapat memperkuat citra UMKM Indonesia di mata konsumen.
Lebih mendalam, mantan Bupati Lampung Selatan itu juga menekankan pentingnya konsistensi program Kementerian UMKM, khususnya di awal tahun 2026. Ia berharap kebijakan yang telah dirancang tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar dijalankan secara berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat.
“Kementerian UMKM di awal tahun ini perlu konsisten. Konsisten terhadap kepentingan masyarakat dan tujuan utama pemberdayaan UMKM,” ujar Rycko.
Ia menilai, konsistensi kebijakan menjadi kunci agar program UMKM tidak hanya bersifat seremonial, melainkan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil di daerah.
Dengan berbagai evaluasi tersebut, Rycko berharap Kementerian UMKM dapat melakukan perbaikan menyeluruh, terutama dalam akses pembiayaan KUR, penguatan sinergi lintas kementerian, serta peningkatan kualitas produk UMKM. Langkah ini dinilai krusial agar UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.