Cyberindonesia.net – Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. Bahkan, angka kemiskinan nasional ditarget turun menjadi 5 persen pada 2029.
“Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2026 dan 5 persen maksimum kemiskinan pada 2029. Target ini dibuat agar kerjanya betul-betul terarah dan sesuai dengan yang menjadi tujuan kita,” ucap Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.
Dikutip dari laman resmi kemenkopm, tahun ini, sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial. Sementara 1,3 juta keluarga miskin menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Sedangkan lebih dari 96 juta masyarakat kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.
Pada sektor ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan memperoleh pembiayaan.
Lalu, lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas.
“Alhamdulillah, data sudah menunjukkan tanda-tanda berhasil. Kemiskinan turun, kemiskinan ekstrem turun sangat signifikan. Datanya ada, yang paling penting adalah data ini ditindaklanjuti melalui program-program yang mampu menyerap tenaga kerja, memberikan peluang bagi seluruh sektor untuk naik kelas, berdaya, dan tumbuh,” tutur Muhaimin.
Ia juga menerangkan bahwa Kemenko PM dibentuk oleh Presiden untuk menggeser paradigma lama, dulu kepada bantuan sosial yang bersifat karitatif, jangka pendek, bergeser ke pemberdayaan jangka menengah dan panjang.
Dengan paradigma baru pemberdayaan, di masa depan penerima bantuan sosial hanya akan tersisa dua kelompok: lansia dan difabel.
“Sehingga masyarakat dari seluruh lapisan manapun tumbuh berkembang secara mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang tumbuh,” katanya.***