Jakarta, Cyber Indonesia – Polemik pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) di Apartemen Greenbay Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, kembali mencuri perhatian publik. Sejumlah warga menilai proses pemilihan penuh rekayasa, sarat pelanggaran administratif, hingga dugaan intervensi oknum pejabat kelurahan pluit.
Merasa tidak mendapatkan keadilan, perwakilan warga Greenbay akhirnya mendatangi posko pengaduan Tim Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi, di Lembur Pakuan Sukadaya, Desa Sukasari Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Pertemuan ini menjadi langkah penting agar persoalan RW Greenbay mendapat perhatian lebih luas, tidak hanya dari pemerintah Jakarta tetapi juga pejabat lintas daerah.
Salah satu perwakilan warga, Elsye Novelita atau Anne menggatan kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Menurutnya, demokrasi di tingkat lingkungan seharusnya menjadi contoh partisipasi warga, namun kini justru berubah menjadi ajang penuh rekayasa.
“Kami berharap ada peran pejabat lintas daerah, termasuk Gubernur, yang bisa menjembatani jalan keluar bagi kami. Jangan sampai pemilihan RW yang harusnya milik warga, malah dikendalikan oleh segelintir pihak tertentu,” ujar Elsye, Sabtu (23/8/2025).
Elsye menambahkan, proses pemilihan RW di Greenbay sudah dicederai sejak awal. Warga menemukan adanya dugaan manipulasi data, rekayasa persyaratan administratif, hingga keberpihakan oknum aparat kelurahan terhadap salah satu calon. Hal inilah yang membuat warga semakin tidak percaya terhadap hasil pemilihan.
“RW itu seharusnya menjadi representasi suara warga, bukan alat kepentingan oknum tertentu. Kalau di tingkat RW saja sudah ada manipulasi, bagaimana masyarakat bisa percaya pada demokrasi di level yang lebih tinggi?” tegas Elsye.
Sejumlah warga menilai persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kelurahan atau kecamatan. Mereka berharap ada campur tangan pejabat provinsi maupun pusat agar penyelesaian masalah bisa lebih objektif.
“Kami sudah tidak percaya lagi kalau hanya mengandalkan kelurahan. Kami butuh pengawasan langsung dari pejabat di level lebih tinggi, agar ada keadilan yang nyata,” tambah Elsye.
Dalam pantauan, Tim Gubernur Kang Dedi juga melakukan komunikasi lintas pejabat, termasuk menghubungi staf Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui jalur resmi. Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa persoalan pemilihan RW Greenbay akan terus dikawal hingga tuntas.
Kasus Greenbay ini menunjukkan bahwa pemilihan RW bukan sekadar urusan kecil di tingkat lingkungan. Lebih jauh, persoalan ini mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap proses demokrasi, sekecil apapun itu.