Cyberindonesia.net – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Sehingga memperkuat peran strategis gubernur sebagai representasi pemerintah pusat di daerah, sekaligus motor penggerak pembangunan wilayah.
Demikian disampaikan dalam rapat perdana APPSI periode 2025–2029, di Hyatt Regency Sanur, Denpasar Selatan, Provinsi Bi, Jumat, 13 Februari 2026. Rapat membahas program kerja 2026 serta penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Gubernur Lampung menegaskan seluruh daerah sepakat memperjuangkan program bersama pemerintah pusat melalui wadah APPSI.
“Program-program daerah akan kita perjuangkan bersama melalui APPSI dan bersinergi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antarpemerintah provinsi menjadi kunci dalam memperkuat posisi daerah di tingkat nasional. Menurutnya, forum APPSI harus dimanfaatkan secara optimal untuk menyelaraskan kebijakan, bertukar praktik terbaik, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Kami memandang APPSI sebagai wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan solidaritas antarprovinsi, dan memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat daerah,” kata Gubernur Lampung.
Pertemuan tersebut merupakan rapat perdana jajaran pengurus setelah Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar pada 23 Oktober 2025 di Jakarta. Selain membahas agenda kerja 2026, pengurus melakukan pencermatan terhadap AD/ART sebagai bagian dari penguatan kelembagaan organisasi.
Rapat juga menjadi tindak lanjut pengukuhan masa bakti pengurus periode 2025–2029 yang dilaksanakan pada 10 November 2025 di Ibu Kota Nusantara.
Ketua Umum APPSI Rudy Mas’ud menegaskan komitmen pengurus untuk membangun organisasi yang lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan daerah.
“Semua pengurus APPSI memiliki komitmen bersama untuk membangun organisasi yang lebih kuat dan responsif,” ujar Rudy.
Ia menyatakan, APPSI tengah menyiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna menyempurnakan AD/ART organisasi. Menurutnya, identitas organisasi belum mengalami perubahan sejak 2015 sehingga memerlukan pembaruan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.
“Identitas organisasi belum berubah sejak 2015, sehingga kita membutuhkan landasan konstitusi yang lebih adaptif dan visioner,” tuturnya.
Dalam implementasinya, APPSI akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) setiap tahun untuk mengevaluasi program sekaligus menetapkan prioritas kerja berikutnya. Organisasi ini juga akan memfasilitasi pertemuan gubernur dengan Presiden dan para menteri secara berkala dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
APPSI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan Indonesia.
Pada 2026, APPSI menjadwalkan lima Focus Group Discussion (FGD) yang akan digelar di Jakarta, Maluku, dan Kalimantan Tengah. FGD tersebut akan membahas optimalisasi APBD, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penguatan sektor pertanian dan energi nasional.
Selain itu, organisasi juga merencanakan kegiatan orientasi pemerintahan di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Dua lokakarya turut diagendakan untuk membahas pemberdayaan UMKM serta strategi menarik investasi berbasis penciptaan lapangan kerja di daerah.***