Jakarta, Cyber Indonesia – Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, secara tegas mendesak pemerintah pusat menambah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dan peningkatan jalan di Provinsi Lampung. Desakan itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Mukhlis menilai, kondisi infrastruktur jalan di Lampung masih jauh dari ideal, sementara kemampuan anggaran pemerintah daerah sangat terbatas. Tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, perbaikan jalan dinilai akan berjalan lambat dan tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Persoalan utama kami adalah keterbatasan anggaran. Karena itu, saya minta agar anggaran jalan daerah (IJD) di Kementerian PU bisa dinaikkan. Ini penting untuk membantu gubernur, wali kota, dan bupati yang selama ini terseok-seok membiayai infrastruktur,” tegas Mukhlis.
Politisi PDI-P Dapil Lampung I itu menegaskan, pembangunan jalan bukan sekadar soal konektivitas, melainkan kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang rusak dan sempit, kata dia, menjadi penghambat distribusi hasil pertanian, aktivitas perdagangan, hingga mobilitas masyarakat.
Mukhlis juga mengkritik besaran anggaran yang dinilainya terlalu kecil dan tidak sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Ia bahkan secara terbuka meminta kenaikan signifikan.
“Saya mohon, Pak Menteri, anggaran jalan jangan lagi lima ratus juta. Kalau bisa, minimal satu miliar. Kalau mau hasilnya terasa, ya anggarannya harus masuk akal,” ujarnya dengan nada keras.
Tak hanya soal jalan, Mukhlis turut menyoroti penurunan jumlah titik Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
PISEW di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Program yang selama ini dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat justru mengalami pengurangan.
“Program PISEW ini sangat ditunggu masyarakat. Tahun 2025 ada 672 titik, tapi tahun 2026 turun jadi 611 titik. Ini kemunduran dan harus jadi perhatian serius,” kata mantan Bupati Lampung Barat tersebut.
Mukhlis juga membeberkan fakta di lapangan saat dirinya ikut meresmikan pembangunan jalan bersama para kepala daerah. Ia menyebut, keterbatasan anggaran membuat hasil pembangunan sering kali tidak maksimal.
“Targetnya 500 meter, realisasinya baru 700 meter. Itu pun sudah maksimal. Bayangkan kalau anggarannya ditambah, dampaknya pasti jauh lebih besar dan langsung dirasakan rakyat,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan panjang dan kualitas jalan akan berdampak langsung pada kelancaran aktivitas warga, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta mendorong perputaran ekonomi daerah.
Di akhir pernyataannya, Mukhlis secara khusus menyoroti kondisi jalan perbatasan antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Ia mendesak agar status jalan tersebut segera dinaikkan menjadi jalan nasional agar penanganannya bisa diambil alih oleh pemerintah pusat.
“Surat dari Gubernur Lampung sudah masuk. Saya minta ini tidak berlama-lama. Status jalan ini harus segera dinaikkan menjadi jalan nasional,” tandasnya.
Mukhlis berharap, peningkatan status tersebut akan membuka jalan bagi perbaikan dan pemeliharaan yang lebih optimal, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan tidak terus-menerus menjadi korban buruknya infrastruktur.