Jakarta, Cyber Indonesia – Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, melontarkan kritik keras terhadap proses seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dinilainya tertutup, tidak transparan, dan mengabaikan peran DPR sebagai mitra pengawasan. Ia menegaskan, Komisi VIII DPR RI seolah hanya dijadikan formalitas atau “tukang stempel” dalam keputusan strategis.
Politisi Partai Golkar Lampung II itu, mengungkapkan, Komisi VIII sama sekali tidak dilibatkan secara substansial dalam proses seleksi. Dari sekitar 100 kandidat yang diseleksi, DPR hanya disodori delapan nama final untuk disetujui dan diajukan ke Presiden, tanpa penjelasan proses, penilai, maupun pihak yang mengusulkan.
“Komisi VIII ini seakan cuma jadi tukang stempel. Dari seratus orang, tiba-tiba delapan nama muncul dan diminta ditandatangani. Kami tidak tahu prosesnya seperti apa, siapa yang menilai, dan atas dasar apa mereka dipilih,” tegas Aprozi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya keluhan pribadi, melainkan jeritan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI yang berjumlah 44 orang. Ia menilai kewenangan pengawasan DPR telah diabaikan.
“Ini suara 44 anggota Komisi VIII. Kami tidak dipungsikan sebagaimana mestinya sebagai lembaga pengawas,” ujarnya.
Selain menyoroti BAZNAS, Aprozi juga menyinggung lambannya pembentukan dan pengumuman Direktur Jenderal Pondok Pesantren (Dirjen Ponpes) di lingkungan Kementerian Agama. Ia mengaku sebagai pihak yang pertama kali mendorong pembentukan posisi tersebut melalui media nasional, hingga akhirnya direspons Presiden.
Namun ironisnya, hingga kini Komisi VIII DPR RI belum mendapat penjelasan resmi terkait siapa yang menjabat sebagai Dirjen Ponpes dan arah kebijakan yang akan dijalankan.
“Sampai sekarang kami tidak tahu siapa Dirjen Pondok Pesantrennya. Kemenag juga belum pernah menyampaikan secara resmi ke Komisi VIII,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Aprozi juga menegaskan komitmen Fraksi Golkar dalam mendorong peningkatan fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah. Menurutnya, KUA adalah ujung tombak pelayanan Kementerian Agama, namun justru banyak yang kondisinya memprihatinkan.
Dirinya mencontohkan di Daerah Pemilihan Lampung II, terdapat KUA yang bahkan berada di tengah hutan dan jauh dari akses masyarakat.
“Ada tiga kantor KUA di dapil saya yang letaknya di tengah hutan. Saya tahu persis karena saya turun langsung saat reses,” katanya.
Aprozi mengaku siap membantu penyediaan lahan untuk pembangunan KUA, namun realisasi pembangunan masih sangat minim. Dari 15 kabupaten di Lampung, baru satu hingga dua KUA yang dibangun.
Tak berhenti di situ, Aprozi juga menyoroti sulitnya masyarakat mengakses bantuan pembangunan rumah ibadah. Ia menilai mekanisme pengajuan bantuan di tingkat Kantor Wilayah Kemenag terlalu rumit dan menyulitkan masyarakat.
“Setiap reses saya selalu bertemu pengurus masjid dan gereja. Keluhan mereka sama, pengajuan bantuan terlalu berbelit dan sulit direalisasikan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Lampung merupakan daerah dengan keberagaman agama, sehingga rumah ibadah umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha sama-sama membutuhkan perhatian negara.
Di sektor pendidikan, Aprozi meminta agar madrasah negeri dan swasta (MIN, MTs, MAN) mendapat perhatian serius. Ia menilai anggaran pendidikan di Kemenag terlalu fokus pada perguruan tinggi, yang sebenarnya sudah memiliki sumber pendapatan sendiri melalui PNBP.
“Madrasah tidak punya pendapatan sendiri seperti perguruan tinggi. Terutama madrasah swasta, kondisinya jauh tertinggal dibanding sekolah umum,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Aprozi kembali menegaskan agar Komisi VIII DPR RI tidak lagi diposisikan sebagai lembaga formalitas dalam pengambilan kebijakan strategis, baik terkait BAZNAS maupun kebijakan Kementerian Agama lainnya.
“Kami tidak mau lagi dijadikan tukang stempel. Paling tidak kami harus tahu siapa orangnya, latar belakangnya apa, dan apa rencana kerjanya ke depan,” pungkas Aprozi.