Jakarta, Cyber Indonesia – Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai bagian dari strategi produksi bahan bakar minyak (BBM).
Cheroline menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh diputuskan secara terburu-buru dan harus dikaji secara mendalam, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Papua dan kelestarian lingkungan. Menurutnya, Papua bukan sekadar wilayah kosong yang bisa dijadikan objek eksperimen kebijakan energi nasional.
“Papua bukan lahan kosong. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat, kawasan hutan tropis terakhir Indonesia, sekaligus benteng ekologis dunia,” kata Cheroline di Manokwari kemarin, diterbitkan Jum’at (19/12/2025).
Ia mengingatkan, jejak panjang industri sawit di berbagai daerah di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan serius, mulai dari deforestasi, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, hingga kerusakan ekosistem. Jika pola yang sama diterapkan di Papua, dampaknya diyakini akan jauh lebih parah dan sulit dipulihkan.
Cheroline juga menyoroti ketimpangan energi yang hingga kini masih dirasakan masyarakat Papua. Ia menilai ironi besar jika pemerintah kembali menawarkan solusi berbasis eksploitasi sumber daya alam, sementara persoalan energi dasar belum sepenuhnya teratasi.
“Minyak dan gas bumi sudah dieksploitasi puluhan tahun, tapi keadilan energi belum terwujud. BBM satu harga belum merata, gas subsidi belum dinikmati semua masyarakat Papua. Sekarang justru muncul wacana ekspansi sawit,” tegasnya.
Lebih jauh, Cheroline mempertanyakan arah transisi energi nasional yang dinilai belum konsisten. Menurutnya, jika pemerintah serius membangun kedaulatan energi dan masa depan yang berkelanjutan, maka seharusnya fokus pada energi terbarukan yang adil dan ramah lingkungan, bukan memperluas tanaman monokultur seperti sawit.
“Sawit adalah tanaman monokultur dengan dampak ekologis yang serius. Pemerintah seharusnya tidak miskin imajinasi energi. Kita punya potensi energi surya, angin, air, hingga bioenergi berbasis komunitas yang jauh lebih adil dan berkelanjutan,” ungkap Cheroline.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis negara, terutama yang menyangkut Papua, wajib dikaji secara komprehensif, berbasis data, serta melibatkan partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat adat, menurutnya, bukan sekadar formalitas, melainkan keharusan konstitusional.
“Pelibatan masyarakat adat adalah kewajiban dalam setiap kebijakan strategis di Papua. Jangan sampai pembangunan justru melahirkan konflik baru dan luka sosial yang berkepanjangan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Cheroline mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog publik seluas-luasnya sebelum mengambil keputusan besar. Ia meminta agar DPR, akademisi, tokoh adat, gereja, dan masyarakat sipil dilibatkan secara aktif agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada Papua dan masa depan Indonesia.