Cyberindonesia.net – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (11/12/2025). Berdasarkan pantauan media ini di lokasi, Dedi tiba bersama sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekitar pukul 08.43 WIB
Kedatangan orang nomor satu di Jawa Barat itu bukan untuk pemeriksaan, melainkan melakukan koordinasi dengan bidang pencegahan korupsi KPK.
Kepada wartawan, Dedi menjelaskan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memperkuat kerja sama pencegahan korupsi berbasis pengelolaan lingkungan dan tata ruang.
Menurutnya, banyak tanah negara di Jawa Barat yang perlu ditata ulang agar kembali berfungsi sesuai aturan.
“Saya bertemu dengan bidang pencegahan terkait normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya penghijauan di lahan-lahan negara,” ujar Dedi.
Ia menyebutkan bahwa beberapa wilayah di Jawa Barat berada dalam kategori rawan bencana, seperti banjir dan longsor. Kondisi ini kata dia diperburuk oleh alih fungsi lahan dan kerusakan hutan yang membuat kemampuan daerah menahan luapan air semakin berkurang.
Lebih lanjut, dalam penjelasan Dedi, mengajak sejumlah BUMN dan lembaga teknis, seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta Kementerian PUPR.
“Seluruh aset di Jawa Barat harus terjaga. Fungsi sungai, hutan, dan perkebunan harus dikembalikan agar bencana bisa dihindari,” katanya tegas.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Dedi Mulyadi memang dijadwalkan menemui pihak KPK.
Ia menyebutkan bahwa pembahasan akan fokus pada isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan kerugian negara jika tidak ditangani sejak dini.
“Isunya soal alih fungsi lahan dan aliran sungai,” ujar Budi.***