Cyberindonesia.net – Provinsi Lampung dan Banten, resmi mendaftar sebagai tuan rumah bersama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII Tahun 2032, pada Kamis, 20 November 2025. Lampung dan Banten menjadi pendaftar pertama PON 2032.
Menariknya, Lampung dan Banten ada kemungkinan menjadi penyelenggaran PON 2028. Hal tersebut terjadi apabila Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB), belum memenuhi semua persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat.
Ketua Umum (Ketum) KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat, memimpin delegasi bersama Ketum KONI Banten Agus Rasyid. Delegasi diterima oleh Ketua TPP PON XXIII KONI Pusat, Eman Hasmusi, di Jakarta.
Kedua delegasi menyerahkan bukti pembayaran pendaftaran tuan rumah, masing-masing sebesar Rp1 miliar, kesepahaman bersama (Memorandum of Undestanding/MoU) KONI Lampung dan Banten, serta dokumen kesiapan venue di dua provinsi yang dipisahkan oleh Selat Sunda tersebut.
Adapun dokumen yamg perlu dilengkapi sebelum penutupan pada 1 Mei 2026 mendatang, adalah dukungan tertulis gubernur dan DPRD dari masing-masing provinsi, update MoU, serta uang jaminan sebesar Rp7 miliar. Termasuk penggalangan dukungan dari provinsi lain.
Ketum KONI Lampung Taufik Hidayat menuturkan bahwa update MoU diperlukan karena sebelumnya ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur. Sementara saat ini kepala daerah kedua provinsi telah definitif.
“Tahapan berikutnya, kita menunggu tim penilai yang akan langsung ke Lampung dan Banten untuk memverifikasi kelayakan venue yang disipakan calon tuan rumah. Jadi, semuamya masih menunggu hasil penilaian tim,” tutur Taufik.
Terkait PON 2028, Taufik Hidayat menyebutkan secara tersirat bahwa sejauh ini masih NTT dan NTB. “Itu hanya sebuah gambaran, bisa ya, bisa tidak. Bukan permintaan kita,” ucapnya.
Nah, yang disampaikan adalah soal kesiapan venue. Untuk hal ini, Lampung dan Banten bisa dikatakan ready.
“Sekali lagi, ini gambaran situasi.saja, dan bukan permintaan dari tim kita. Nanti toh keputusan masih ada di tangan tim (KONI Pusat),” tutur Taufik Hidayat.
Yang terpenting, ia berharap mulai hari ini seluruh stakeholder sudah harus bersiap dengan domain masing-masing. Termasuk seluruh cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di PON regular ini.
“Jadi dengan pendaftaran hari ini, semua sudah mulai bekerja keras menyiapkan diri. Termasuk teman-teman dari cabor menyiapkan atletnya. Maka dari itu, diberbagai kesempatan selalu saya ingatkan untuk tetap membina atlet muda, bahkan dari usia dini dalam persiapan jangka panjang,” kata Taufik Hidayat.
Beberapa hal yang harus dipikirkan termasuk mempersiapkan infrastruktur, atlet, venue pertandingan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan SDM sebagai pendukung administrasi serta pekerjaan lain yang non teknis.
“Tuan rumah PON ini pekerjaan besar dan melibatkan banyak orang, sehingga dari sekarang semuanya harus dipersiapkan meskipun masih berbentuk konsep-konsep yang mengarah pada situasi yang sebenarnya.), termasuk SDM non teknisnya,” kata Taufik Hidayat.
Sementara Waketum II KONI Lampung Riagus Ria, menambahkan bahwa proses setelah pendaftaran sebagai calon tuan rumah adalah validasi dan visitasi ke masing-masing provinsi untuk meninjau venue yang didaftarkan
“Lampung akan menyiapkan venue untuk 20 dari 43 cabor yang akan dipertandingkan di PON XXIII tahun 2032. Selebihnya, Banten yang mengcover. Termasuk stadion untuk Sepakbola, Berkuda, juga Rugbi dan sebagainya,” kata Riagus menambahkan.
20 cabor yang dipilih Lampung adalah Angkat Besi, Akuatik, Atletik, Bola Tangan, Bulutangkis, Dayung, Fin Swimming, Kick Boxing, Judo, Karate, Layar, Menembak, Panahan, Panjat Tebing, Pencak Silat, Selancar Ombak, Senam, Ski Air, Taekwondo, dan Wushu
Selain menyiapkan 20 venue cabor tersebut, juga disepakati penggalangan dukungan dari provinsi lain. Masing-masing kebagian 18 provinsi.
“Lampung mendapatkan tugas untuk menghimpun duklungan dari seluruh Sumatera, Kalimantan, Gorontalo, dan NTB. Sisanya tanggungjawab Banten. Kalimantan termasuk satu di antaranya adalah IKN (Ibu Kota Negara). Jadi, IKN masuk dalam satu kontingen,” ujar Riagus.
Soal uang jaminan aebesar Rp7 miliar, Riagus menerangkan bahwa hal itu ditanggung bersama Banten. “Jadi, kita siapkan Rp3,5 miliar. Batasnya tanggal 1 Mei 2026,” ucap Riagus.***