Cyberindonesia.net – APBD Provinsi Lampung per 16 November 2025 mencatat realisasi Pendapatan sebesar 70,82%. Angka itu masih berada di bawah rata-rata nasional 79,58%.
Sementara realisasi Belanja telah mencapai 67,70%. Angka ini melampaui rata-rata nasional sebesar 64,43%.
Sedangkan secara realisasi pendapatan APBD nasional tercatat sebesar 78,5%, dan realisasi belanja mencapai 63,91%.
Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025, melalui virtual meeting dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, pada Senin, 17 November 2025. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, beserta jajaran kepala dinas terkait menghadiri Rakor dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Dalam paparannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan bahwa secara umum capaian pendapatan dan belanja daerah di seluruh Indonesia masih tergolong rendah, sehingga membutuhkan percepatan dan langkah korektif.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah memanfaatkan waktu yang tersisa umtuk meningkatkan kinerja dan mengejar target realisasi agar tercapai.
Sementara Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memaparkan berbagai penyebab lambatnya penyerapan. Antara lain, keterlambatan proses lelang, belum optimalnya penyusunan Detail Engineering Design (DED), penetapan pejabat pengadaan yang tidak tepat waktu, kendala juknis Dana Alokasi Khusus (DAK), penagihan akhir tahun, kekhawatiran ASN terhadap proses hukum, serta belum optimalnya monitoring pimpinan daerah.
Ia juga menyampaikan solusi percepatan realisasi belanja APBD. Di antaranya, pengadaan dini, percepatan belanja melalui e-catalog dan toko daring, peningkatan kapasitas SDM, pembayaran berbasis progres, percepatan penyelesaian administrasi, serta penerapan reward and punishment.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga memaparkan arah kebijakan dan program prioritas APBN Tahun 2026 yang turut berkaitan dengan tugas dan peran pemerintah daerah. Antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, serta beberapa program strategis lainnya.
Ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara cermat, efektif, dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi tahun anggaran berikutnya.
Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan pendapatan serta mempercepat realisasi belanja.
Ia juga menegaskan bahwa pendapatan APBD harus bersumber dari potensi yang benar dan sesuai ketentuan, bukan dinaikkan secara tidak realistis hanya untuk menutup potensi defisit, sehingga angka pendapatan dapat mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.
Mengakhiri rakor, Sekdaprov Lampung Marindo meminta seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, mengevaluasi progres pelaksanaan anggaran, serta memaksimalkan sisa waktu agar target realisasi tercapai tepat waktu, efektif, dan akuntabel.***