Cyberindonesia.net – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, mengapresiasi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan jajaran Pemerintahan di Provinsi Lampung yang dinilai serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yamg bersih.
Hal itu disampaikan Setyo Budiyanto, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Lampung, di Gedung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 5 November 2025.
“Kegiatan bersama Gubernur Lampung ini luar biasa. Tidak hanya menghadirkan bupati dan wali kota, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Setyo.
Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan penindakan. Tetapi harus dibangun melalui budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Transparansi berarti kebijakan publik dapat diakses masyarakat, sementara akuntabilitas berarti seluruh kegiatan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum,” tutur Setyo.
Ia berharap seluruh aparatur pemerintahan di Lampung menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.
“Semua pihak memiliki peran penting dalam menjaga integritas. Tujuannya agar pelayanan publik berjalan baik dan menyejahterakan masyarakat. Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita berharap Provinsi Lampung dapat menjadi contoh daerah yang bersih dan berintegritas,” katanya tegas.
Dengan terselenggaranya rapat koordinasi ini, KPK menilai bahwa Provinsi Lampung telah menunjukkan langkah nyata dalam pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, serta peningkatan indeks MCP dan SPI. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di seluruh wilayah Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, mengapresiasi kehadiran berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi melalui kolaborasi menyeluruh antar lembaga pemerintah dan masyarakat.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan bersama-sama. Melalui survei persepsi masyarakat tahun 2024, kita dapat melihat kondisi kabupaten/kota dan apa saja yang perlu dibenahi. Alhamdulillah, 15 kabupaten/kota baru punya semangat. Mudah-mudahan kepemimpinan baru ini bisa berbenah,” ujar Gubernur Lampung.
Ia juga menuturkan bahwa integritas menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan dan pelayanan publik.
“Integritas adalah fondasi pembangunan. Tanpa integritas, kebijakan tidak akan berpihak kepada masyarakat. Karena itu pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” ucapnya tegas.
Ia menambahkan bahwa pemerintah harus menjadi motor dalam memperkuat kolaborasi berbagai sektor untuk membangun kepercayaan publik.
“Lampung tidak akan maju jika tidak ada upaya memperbaiki diri. Pemerintah harus menjadi motor kolaborasi dengan pengusaha, petani, dan masyarakat. Kepercayaan publik adalah kunci,” ujar Gubernur Lampung.
Rakor tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Danang Suryo Wibowo, Kapolda Helfi, jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perwakilan DPRD Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya.***