Cyberindonesia.net – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya sinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Sinergi itu agar diwujudkan hingga Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfotik) Pemerintah Daerah.
Meutya menyatakan bahwa keberadaan PWI memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas jurnalistik nasional. Karena itu, dirinya menekankan pembinaan terhadap wartawan sangat diperlukan agar pemberitaan tetap akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan publik.
Menurut Meutya, di tengah derasnya arus informasi digital, media mainstream bersama PWI tetap menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh berita yang benar.
“Mari kita kembali bersandar kepada karya-karya yang memuat atau patuh pada etika jurnalistik,” ujar Meutya saat memberikan sambutan pada pengukuhan pengurus PWI Pusat di Monumen Pers Nasional, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Menkomdigi juga menyoroti peran media dalam memperkuat pembangunan di tingkat lokal. Bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra pengawasan publik agar kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada masyarakat.
Begitu pula dengan kualitas demokrasi di Indonesia, tidak lepas dari peran pers yang independen dan profesional. Untuk itu, Menkomdigi menilai penting bagi Kominfo dan Pemda untuk memberi ruang dialog, mendukung kegiatan PWI, dan memastikan jurnalisme berkualitas tetap tumbuh di daerah.
Meutya optimistis melalui kerja sama yang solid antara pemerintah dan insan pers, kualitas informasi publik akan semakin baik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terlindungi dari hoaks dan disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
“Maka kami di Kemkomdigi, wajib membuat regulasi yang paling tidak memudahkan sedikit dan aspiratif terhadap harapan PWI,” ucap Meutya.
Meutya menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi wartawan merupakan bagian dari upaya menjaga ekosistem informasi yang sehat. Kerja sama itu dapat memperkuat fungsi media sebagai pilar demokrasi serta mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan kebijakan publik secara transparan dan edukatif.
“Kerjasama dengan Pemerintah Pusat harus juga dibarengi PWI dengan pemerintah daerah. Kami akan sampaikan juga melalui Kadis Kominfo di seluruh provinsi dan meminta kepada Pak Wamen, Bu Dirjen, agar Kadis Kominfo diberikan pemahaman dan pemerintah daerah wajib juga kerjasama dengan temen-temen PWI di berbagai provinsi” kata Meutya.
Dia berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi seremonial. Tetapi diterapkan secara nyata melalui program komunikasi publik, pelatihan jurnalistik, dan literasi digital di berbagai daerah.
“Saya titip Pak Wamen, Bu Dirjen, bahasa wajib, tidak boleh tidak, pemerintah mendukung PWI dan juga ekosistem media tanah air,” kata Meutya tegas.***