Cyberindonesia.net – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengukuhkan direksi baru dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Lampung. Yaitu PT. Wahana Raharja dan PT. Lampung Jasa Utama (LJU).
Pengukuhan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 30 September 2025.
Adapun Direksi PT. Wahana Raharja untuk posisi Direktur Utama Asep Muzaki dan Direktur Operasional Yurita Sari. Pelantikan berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 500/082/WR.UP/EXS/IX/2025.
Kemudian untuk PT Lampung Jasa Utama, Direktur Utama Oktavianus Yulia dan Direktur Operasional adalah Amri Zamani. Pelantikan berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 016/LUU-RUPSLB/BA/IX/2025.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat kepada saudara sekalian yang telah ditetapkan menjadi Pengurus BUMD Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa masing-masing BUMD,” ujar Gubernur Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur Lampung menegaskan pentingnya peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam mendukung peran BUMD untuk lebih optimal, Gubernur Lampung mengajak sejumlah organisasi untuk berkolaborasi.
“Maka saya minta bantuan organisasi seperti Hipmi, Apindo, dan Hippi untuk ikut mendukung dan berkolaborasi,” ucapnya tegas.
Ia menambahkan, sejumlah persoalan yang sempat membelit BUMD sebagian besar terkait masalah keuangan hingga berujung perkara hukum.
Namun, saat ini permasalahan itu sudah terselesaikan. Karena itu, ia mengingatkan agar jajaran direksi baru tidak takut untuk berinovasi.
“Semua masalah sudah clear. Jadi, jangan takut untuk berinovasi. BUMD harus maju, harus berani mencari peluang, dan tentunya harus didukung penuh,” ujarnya.
Gubernur Lampung menekankan bahwa BUMD harus mampu memperluas usaha agar kemandirian fiskal daerah tercapai. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat bisa dikurangi.
“BUMD harus banyak melakukan usaha-usaha produktif supaya kemandirian fiskal tercapai. Kalau PAD meningkat, kita tidak selalu bergantung dengan pusat,” ujarnya.***