Cyberindonesia.net – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menandatanganani Komitmen Bersama antara Kementerian PPPA, Pemerintah Provinsi Lampung, dan 15 kepala daerah se-Lampung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Sabtu, 27 September 2025.
Kerja sama ini membuktikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan ramah anak.
Kesepakatan ini menandai langkah strategis Lampung menempatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai arus utama kebijakan daerah, sekaligus memperkuat perlindungan anak secara berkelanjutan.
Wagub Lampung Jihan Nurlela menyampaikan rasa bangga bahwa Lampung dapat menjadi fasilitator dalam membangun sejarah penting dengan penandatanganan komitmen bersama tersebut.
Menurut Jihan, kehadiran Menteri PPPA di Lampung merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi untuk memperkuat pembangunan yang inklusif, ramah anak, dan responsif gender.
“Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung program strategis Kementerian PPPA. Salah satu fokus utama adalah pengarusutamaan gender dan penyusunan anggaran responsif gender. Kami berharap langkah ini dapat membawa Lampung kembali meraih Anugerah Parahita Ekapraya, yang bagi kami bukan sekadar simbol prestasi tetapi motivasi untuk terus berinovasi,” ujar Jihan.
Wagub Lampung juga menegaskan komitmen Lampung dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila). Ia menyebut, Lampung telah meraih penghargaan tersebut selama tiga tahun berturut-turut sejak 2022 hingga 2024, berkat kerja keras Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota dan seluruh elemen masyarakat.
Selain itu, program Desa Tapis (Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas) menjadi salah satu unggulan daerah yang berfokus pada pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, pengembangan UMKM, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, pemuda, dan lansia. Program ini juga mengintegrasikan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, revitalisasi posyandu, dan pembukaan lapangan kerja.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa pembangunan perempuan dan anak harus menjadi prioritas karena perempuan mengisi hampir separuh populasi penduduk dan anak mencapai sepertiga jumlah penduduk Indonesia.
“Banyak masalah dapat diselesaikan lebih baik jika perempuan berpartisipasi. Demikian juga dengan anak, mereka harus tumbuh, berkembang, dan terlindungi agar menjadi SDM handal untuk pembangunan Indonesia,” kata Arifah.
Menteri PPPA menuturkan, setelah dilantik Presiden, ia mendapat arahan agar tidak membuat program baru melainkan melanjutkan program baik yang telah diinisiasi. Salah satunya adalah Ruang Bersama Indonesia (RBI), pengembangan dari program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
“Ruang Bersama Indonesia ini bertujuan mewujudkan desa ideal: tidak ada stunting, tidak ada ibu dan anak yang anemia, semua anak bersekolah, dan ibu-ibu berdaya. Konsepnya adalah kolaborasi lintas sektor, ibarat lidi-lidi yang diikat bersama untuk menyapu masalah secara kolektif,” tutue Arifah.
Selain RBI, Menteri juga menekankan dua agenda besar lainnya, yaitu perluasan layanan SAPA 129 ke tingkat kabupaten/kota, serta pengendalian kekerasan terhadap perempuan dan anak..
Dalam kesempatan ini, Menteri PPPA juga mengapresiasi Lampung atas capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Nindya tahun 2023 dan predikat Provinsi Layak Anak (PROVILA) tahun 2025. Dari 15 kabupaten/kota, delapan di antaranya meraih predikat Nindya, dua Madya, dan lima Pratama.
Selain itu, Lampung juga menerima DAK Non Fisik PPA 2025 bersama 14 kabupaten/kota lainnya, yang diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah.
Baik Pemprov Lampung maupun Kementerian PPPA menegaskan bahwa capaian pembangunan perempuan dan anak tidak bisa dicapai tanpa sinergi dan kolaborasi.
“Seluruh kepala daerah di Lampung berkomitmen mendukung program-program Kementerian PPPA secara konsisten, berkelanjutan, dan berintegrasi,” kata Wagub Lampung.
Menteri PPPA pun menambahkan bahwa setiap program yang eijalankan bukan hanya untuk meraih penghargaan, tetapi untuk memastikan setiap perempuan dan anak Indonesia mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk maju, khususnya di Provinsi Lampung.
Dengan momentum komitmen bersama yang ditandai penandatanganan oleh seluruh kepala daerah se-Lampung, diharapkan pembangunan di Provinsi Lampung semakin inklusif, responsif gender, ramah anak, dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.***