Cyberindonesia.net – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan, membuka Rapat Koordinasi Akhir, Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025 di Aula Kantor BPN Provinsi Lampung, Kamis, 18 September 2025. Rakor mengusung tema “Reforma Agraria yang Berkelanjutan dan Berdampak melalui Sinergi Multistakeholder.”
Sekdaprov membacakan pesan tertulis Gubernur Lampung menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda strategis nasional untuk mewujudkan keadilan sosial. Program ini dijalankan melalui penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, legalisasi aset, penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik, serta pemberdayaan masyarakat sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
“Cita-cita besar reforma agraria tidak akan tercapai tanpa kerja nyata, komitmen kuat, dan kolaborasi lintas sektor. Skema ini harus dilaksanakan secara utuh, melalui integrasi pemberian aset dan pembukaan akses, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ucap Marindo.
Menurut Sekdaprov Lampung, pelaksanaan reforma agraria tidak hanya sebatas dokumen atau data, tetapi harus menjadi transformasi sosial yang nyata. Pemprov Lampung berharap koordinasi lintas sektor dapat memperkuat sinergi antara pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan desa.
Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Lampung Marindo menyerahkan secara simbolis hasil kerja tim GTRA Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur untuk segera ditindaklanjuti.
Tim berhasil mengidentifikasi objek reforma agraria seluas 1.207 hektare dengan subjek sebanyak 3.881 jiwa. Objek itu eks penempatan kolonial Belanda, yang berubah menjadi kawasan transmigrasi pada masa kemerdekaan.
Proses selanjutnya akan ditentukan apakah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau redistribusi tanah.
Reforma agraria diharapkan tidak hanya menghadirkan keadilan dalam penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi warga Lampung, yang pada akhirnya, keberhasilan ini akan memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Rapat koordinasi dihadiri pejabat dari Kementerian ATR/BPN, pemerintah kabupaten/kota, serta perwakilan masyarakat. Forum diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria secara inklusif dan berkelanjutan.***