Cyberindonesia.net – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendefinitifkan Anang Risgiyanto sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Rendi Riswandi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kamis, 18 September 2025.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/5117/VI.04/2025 dan dihadiri oleh para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Sebelumnya, Anang dan Rendi menjabat pelaksana tugas pada dua satuan kerja tersebut.
Pada pelantikan ini, Kiyai Mirza — sapaan akrab Gubernur Lampung — menekankan kembali orientasi birokrasi yang harus berfokus pada peningkatan pelayanan dan percepatan kesejahteraan masyarakat.
Kiyai Mirza mengibaratkan Bappeda sebagai “otak” dan BKD sebagai “jantung” dari jalannya roda pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi kedua institusi ini menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang prima.
“Bappeda adalah arsitek pembangunan daerah. Perencanaan yang baik harus berbasis data, mengutamakan partisipasi masyarakat, serta mampu mengintegrasikan program strategis daerah dengan kebijakan nasional,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ke depan bukan hanya sekadar proyek fisik, tetapi harus menyentuh aspek fundamental seperti peningkatan kualitas manusia, pemerataan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. “Ujung dari semua perencanaan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Kiyai Mirza
Sementara itu, kepada Kepala BKD yang baru, Kiyai Mirza memberikan amanat untuk menata manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ia secara khusus menyoroti pentingnya akselerasi transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian.
“Di era digital ini, BKD harus mempercepat transformasi dalam rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga sistem penilaian kerja. Tujuannya adalah transparansi dan objektivitas, sehingga kita bisa menemukan talenta-talenta terbaik dari 17.000 ASN di Lampung untuk melayani masyarakat,” kata Rahmat Mirzani.
Menurutnya, digitalisasi akan menutup celah subjektivitas dan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh ASN berprestasi untuk berkontribusi. Dengan birokrasi yang diisi oleh personil yang kompeten dan berintegritas, pemerintah akan lebih cepat tanggap dalam memberikan pelayanan.
Gubernur Lampung juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang membawa tanggung jawab besar, bukan sebuah hadiah yang harus dirayakan secara berlebihan. Ia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi, membangun sinergi, dan menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerjanya.
“Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi. Kita harus bekerja keras, inovatif, dan yang terpenting adalah menjaga kebersamaan. Saya percaya, dengan itu semua, Lampung akan menjadi provinsi yang unggul, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.***