Jakarta, Cyber Indonesia – Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kehutanan untuk segera menuntaskan masalah hutan lindung yang sudah lama membelit masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.
Menurut Mukhlis, persoalan ini berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan, sementara ribuan warga sudah tinggal dan menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Ia menilai pemerintah tidak bisa hanya memberi janji atau melakukan kajian tanpa hasil nyata.
“Masalah ini menyangkut kehidupan ribuan orang. Pemerintah harus memberi solusi konkret, bukan sekadar wacana. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian,” tegas Mukhlis saat Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Transmigrasi di Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Salah satu persoalan paling mendesak adalah seringnya satwa liar seperti harimau dan gajah masuk ke pemukiman warga. Bahkan sudah ada korban akibat konflik manusia dengan satwa. Hal ini terjadi karena wilayah yang seharusnya menjadi habitat hewan kini sudah lama dihuni manusia.
“Harimau sudah sering terlihat di kebun, bahkan mendekati rumah warga. Gajah liar juga kerap masuk kampung, merusak tanaman, dan mengancam keselamatan. Ini masalah serius yang tidak boleh dibiarkan,” ujarnya.
Mukhlis menilai kondisi ini terjadi akibat tumpang tindih pengelolaan hutan. Warga yang sudah puluhan tahun tinggal di sana kini terjebak dalam situasi dilematis. Mereka dilarang membuka lahan karena status hutan lindung, namun di sisi lain harus menghadapi ancaman hewan liar setiap hari.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan pelepasan status kawasan hutan yang sudah lama dihuni masyarakat. Menurutnya, langkah ini penting agar ada kepastian hukum bagi warga.
“Ribuan masyarakat sudah tinggal di sana dengan rumah, lahan pertanian, bahkan fasilitas sosial. Pemerintah harus berani mengambil keputusan, apakah dengan pelepasan atau penataan ulang kawasan, agar tidak ada lagi konflik berkepanjangan,” jelas politisi PDI-P itu.
Mantan Bupati Lampung Barat tersebut menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian. Ia menilai Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Kehutanan harus duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Persoalan ini lintas sektor, jadi harus ada sinergi. Kalau tidak, konflik manusia dengan satwa akan terus terjadi,” tambahnya.
Selain ancaman keselamatan, warga juga mengalami kerugian besar. Mereka kesulitan mengurus sertifikat tanah, tidak mendapat akses program bantuan pemerintah, dan terus dihantui rasa was-was karena status kawasan dianggap ilegal.
Kerugian ekonomi juga terasa akibat rusaknya lahan pertanian oleh satwa liar. Tanaman yang habis dimakan atau diinjak gajah membuat masyarakat semakin kesulitan untuk bertahan hidup.
Mukhlis menutup pernyataannya dengan seruan agar pemerintah pusat segera turun tangan. Ia menegaskan bahwa masalah hutan di Lampung Barat bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal masa depan ribuan warga.
“Kami di DPR akan terus mendorong pemerintah agar masalah ini cepat selesai. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban hanya karena pemerintah lamban mengambil keputusan,” pungkasnya.