Cyberindonesia.net – Saat ini, Indonesia membutuhkan 70 ribu dokter spesialis. Sementara produksi tenaga medis yang mampu menanggani penyakit atau kondisi yang spesifik hanya 2.500 orang per tahun.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan Indonesia akan mengadopsi standar pendidikan spesialis dari Amerika. Sebab, jika tidak ada perubahan sistem maka kekurangan tenaga ahli ini baru bisa teratasi dalam waktu lebih dari dua dekade.
“Dengan konsepnya ini, PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) itu bekerja bukan kuliah, dan saya pastikan tata kelolanya jangan ada biaya-biaya yang tidak resmi,” ucap Menkes Budi dalam Orientasi PPDS di Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) di Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Menkes Budi menyebutkan bahwa masalah utama selama ini adalah biaya pendidikan yang sangat mahal. Jadi, dengan reformasi pendidikan dokter spesialis tersebut, kini peserta didik tidak lagi dianggap sebagai mahasiswa, melainkan tenaga profesional yang bekerja sambil menempuh pelatihan.
“Spesialis di luar negeri itu tidak ada yang bayar uang kuliah, tapi mereka itu bekerja, bukan kuliah. Sebabnya mereka dibayar, digaji, bukan harus bayar,” ujarnya.
Konsep baru tersebut sekaligus menekan praktik pungutan liar yang kerap membebani calon spesialis. Karenanya, Menkes Budi menekankan pentingnya tata kelola yang bersih.
“Saya minta para dirut rumah sakit merapikan tata kelola untuk menghindari biaya-biaya di luar kebutuhan,” katanya tegas.
Dengan pola ini, peserta didik PPDS akan menerima gaji karena mereka memiliki indikator kinerja yang jelas. Penugasan mereka di rumah sakit pendidikan akan dipantau ketat, termasuk dalam hal etika, profesionalisme, dan tanggung jawab klinis.***