Jakarta, Cyber Indonesia – Polemik pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) di Apartemen Greenbay Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, terus memanas. Proses yang seharusnya berjalan demokratis justru dinilai penuh rekayasa, sarat kepentingan, dan mengabaikan aspirasi warga.
Nama Lurah Pluit, Ahmad Faizal, kini menjadi sorotan tajam lantaran diduga secara terang-terangan mendukung seorang kandidat kontroversial, Zakir Ria, yang belakangan dijuluki warga sebagai mantan narkoba.
Keberpihakan lurah dalam proses pemilihan RW ini menimbulkan kecurigaan besar. Pasalnya, banyak laporan menyebut bahwa sejak awal pembentukan Panitia Pemungutan Suara (Pamus) hingga pelaksanaan pemilihan, ada indikasi kuat pengkondisian demi meloloskan satu calon tertentu.
“Kami kaget mendengar informasi Surat Keputusan (SK) untuk RW10 sudah diterbitkan pihak Kelurahan. Saya menanyakan sendiri kepada pengelola. Dari situ SK pak Zakir sudah keluar tanggal 20 Agustus 2025,” kata Elsye Novelita, pada media ini, Kamis (4/9/2025).
Kondisi ini membuat warga merasa hak demokrasi mereka dirampas dan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah semakin terkikis.
Persoalan ini mencuat ketika sejumlah warga Greenbay menyoroti proses pembentukan Pamus yang dinilai tidak transparan. Dari pantauan Cyeber Indonesia dan laporan warga, anggota panitia yang seharusnya berasal dari perwakilan lingkungan, justru dipilih secara sepihak dan diduga diarahkan oleh pihak kelurahan.
“Aduh pak, sejak awal sudah terlihat ada skenario. Nama Zakir Ria selalu disebut-sebut sebagai calon kuat yang akan menang, padahal banyak warga keberatan dengan rekam jejaknya,” ungkap Julianty.
Tak hanya itu, sejumlah keberatan warga terkait syarat administrasi calon juga diabaikan. Bahkan, ketika muncul protes keras bahwa calon yang didukung lurah tersebut memiliki catatan kelam di masa lalu, pihak kelurahan tetap bersikeras melanjutkan proses seolah-olah tidak ada masalah.
Nama Zakir Ria bukanlah sosok asing di kalangan warga Apartemen Greenbay. Ia dikenal pernah tersandung kasus narkoba dan memiliki reputasi yang buruk di masa lalu. Meski demikian, justru ia yang digadang-gadang menjadi Ketua RW 10 dengan dukungan penuh dari Lurah Pluit.
Bagi warga, kondisi ini menjadi paradoks ketika seorang dengan rekam jejak buruk bisa mendapat restu dari pejabat pemerintah kelurahan? Situasi ini memunculkan spekulasi adanya kepentingan tertentu yang lebih besar ketimbang sekadar pemilihan RW.
“Jabatan RW itu strategis. Jangan anggap enteng. RW adalah pintu masuk mengatur banyak hal, termasuk perizinan lingkungan hingga akses ke instansi pemerintah. Kalau sejak awal diisi orang bermasalah, rusaklah sistem sosial kita,” kata Suhari tokoh Greenbay, yang memiliki Aset hunian.
Nama Ahmad Faizal kini ramai diperbincangkan, bukan dalam konteks prestasi, melainkan dugaan permainan politik tingkat kelurahan. Warga menilai sikapnya tidak netral, bahkan cenderung ugal-ugalan dalam mengatur jalannya pemilihan.
Keberpihakan seorang lurah terhadap salah satu calon jelas mencederai asas demokrasi dan keadilan sosial. Padahal, aparatur pemerintah seharusnya menjadi wasit yang adil, bukan pemain yang ikut menentukan hasil pertandingan.
“Kalau lurah sudah ikut main, lalu di mana lagi warga bisa berharap keadilan? Ini sudah keterlaluan,” tegas Suhari.
Kasus ini berpotensi masuk ke ranah maladministrasi. Warga Greenbay sudah melaporkan ke Ombudsman RI, DPRD DKI Jakarta, hingga Pemerintah Provinsi DKI didesak untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran dalam pemilihan RW Greenbay.
Kendati demikian media Cyber Indonesia mencoba konfirmasi terakhir polemik warga Greenbay menolak RW Zakir Ria dan langsung pertanyaan soal SKCK, sayang Lurah Pluit Ahmad Faizal belum menanggapi secara resmi. Ada delapan pertanyaan ke pihak Kelurahan, dalam pesan WhatsApp Ahmad Faizal menyampaikan kesan sedang tugas diluar kantor.
“Bntr bg, Lg dilapangan,” tulis Faizal dalam pesan WhatsAppnya.
Untuk diinformasikan ada beberapa indikasi maladministrasi yang disorot warga antara lain:
1. Pembentukan panitia pemilihan yang tidak transparan.
2. Pengabaian syarat administrasi calon yang dianggap bermasalah.
3. Intervensi lurah terhadap jalannya pemilihan.
4. Minimnya ruang aspirasi bagi warga yang menolak calon tertentu.
5. Zakir Ria membuat catatan palsu ke Polisi, guna kepentingan tertentu.