Cyberindonesia.net – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar resmi menyampaikan aspirasi ribuan massa aksi Aliansi Lampung Melawan kepada DPR/MPR dan Presiden Prabowo Subianto.
Di Senayan, Lembaran aspirasi diterima oleh Ketua MPR Ahmad Muzani pada Rabu siang, 3 September 2025.
Aspirasi itu dituangkan dalam surat bernomor 400/1446/06/2025. Surat bersifat penting, ditandatangani dan dibubuhi cap Gubernur Mirza pada Senin, 1 September 2025, bertepatan unjuk rasa di halaman DPRD Lampung.
Dalam suratnya, Gubernur Lampung melaporkan bahwa aksi diikuti sekitar 4.000 mahasiswa dan gabungan masyarakat. Aksi berlangsung tertib, aman, dan tanpa kerusuhan.
Disebutkan dalam surat itu, seluruh tuntutan diterima secara langsung oleh Gubernur Lampung bersama Pangdam II/Sriwijaya, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, serta Ketua dan anggota DPRD Lampung.
Aspirasi diteruskan kepada Ketua DPR RI untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Selain itu, surat juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Ahmad Muzani menshare aspirasi yang disampaikan Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Lampung melalui Instagram (IG). Ia menuliskan bahwa suara rakyat bukan sekadar tuntutan, melainkan arah pembangunan yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata.
“Semua suara rakyat itu adalah amanah untuk diwujudkan,” tulisnya melalui @ahmadmuzani2.***
10 Tuntutan Aliansi Lampung Melawan
1. Mendesak DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. Menolak kenaikan tunjangan dan gaji DPR.
3. Mendesak evaluasi menteri-menteri bermasalah.
4. Meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menarik kader bermasalah seperti Ade Armando dan Budiman Sudjatmiko.
5. Mendesak mutasi total di tubuh Polri, termasuk Kapolri, serta evaluasi menyeluruh terhadap Polda Lampung.
6. Menuntut Lampung bebas dari sektor perkebunan PT SGC dan membebaskan lahan Anak Tua.
7. Menolak efisiensi kualitas gaji guru.
8. Mendesak peningkatan kualitas gaji guru dan dosen.
9. Mendesak percepatan pembahasan RUU KUHP.
10. Mendesak Menteri ATR/BPN segera melakukan reformasi agraria di Lampung dan membebaskan lahan Anak Tua.