BANDAR LAMPUNG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung setuju atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, PKB memberikan sejumlah catatan.
Juru Bicara sekaligus Ketua Fraksi PKB Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung mengalami penyesuaian positif, terutama dari sektor pajak daerah. Di mana, pada APBD murni 2025 pendapatan daerah direncanakan Rp7,557 Triliun. Namun di APBD Perubahan terjadi peningkatan Rp152.2 miliar menjadi Rp7,710 Triliun.
“Namun, kami menegaskan agar optimalisasi PAD dilakukan dengan inovasi, bukan dengan menambah beban rakyat kecil,” kata Khoir — sapaan akrabnya — saat Rapat Paripurna DPRD Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa, 12 Agustus 2025.
Menurut Khoir, digitalisasi pajak, pengelolaan asetdaerah yang produktif, dan kerjasama strategis dengansektor swasta adalah kunci yang harus diperkuat.
“Kami juga mendorong pemerintah untuk memastikan dana transfer dari pusat dapat direalisasikan tepat waktu dan tidak menimbulkan hambatan pada program prioritas daerah,” ujar dia.
Khoir juga meminta perubahan alokasi belanja daerah harus diarahkan pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahananpangan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM.
Fraksi PKB menolak adanya alokasi yang tidak memiliki indikator kinerja jelas, karena setiap rupiah uang rakyatharus kembali dalam bentuk manfaat yang nyata.
“Kami menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan danpengangguran harus menjadi tolok ukur keberhasilan, bukan sekadar serapan anggaran,” kata dia tegas.
Selanjutnya, Fraksi PKB mencatat bahwa pos pembiayaan daerah masihbergantung pada SiLPA. Karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan hati-hati. Jika pembiayaan tambahan diperlukan, harus diarahkan pada investasi produktif yang memberikan multiplier effect bagi ekonomi daerah
Karenanya, Fraksi PKB memberikan tiga rekomendasi. Pertama, segera percepat realisasi program strategis yang tertundapada APBD murni. Kedua, perkuat transparansi dan partisipasi publik dalampengawasan.
Ketiga, pastikan setiap perubahan anggaran mendukungpencapaian RPJMD dan tujuan pembangunanberkelanjutan (SDGs) Provinsi Lampung.***