Jakarta, Cyberindonesia.net – Semangat Kemerdekaan RI yang seharusnya menjadi momen persatuan dan kebebasan berpendapat justru diwarnai kekecewaan di lingkungan Apartemen Greenbay Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Rapat persiapan pemilihan Ketua RW10 yang digelar Sabtu (9/8/2025), kembali memanas dan diwarnai adu mulut antarwarga serta tudingan adanya dugaan pengondisian oleh panitia.
Bukan sekali ini ketegangan muncul. Untuk kedua kalinya, forum musyawarah yang diharapkan menjadi wadah demokrasi berubah menjadi ajang perdebatan panas. Penyebab utamanya adalah keputusan panitia yang tetap bersikukuh mempertahankan opsi tata tertib yang memungkinkan Ketua RW dipilih langsung oleh pengurus RW, bukan melalui pemilihan terbuka oleh seluruh warga.
Lebih memicu amarah, sebagian warga mengaku tidak mendapatkan undangan resmi dari panitia sehingga tidak bisa hadir dan ikut menentukan tata tertib pemilihan. Kejadian ini dianggap mencederai prinsip keterbukaan yang seharusnya menjadi dasar dalam proses demokrasi tingkat lingkungan.
Salah satu warga, Suhari, dengan nada tegas menyampaikan kekecewaannya di hadapan awak media. Ia menilai proses yang berlangsung tidak mencerminkan asas demokrasi dan justru sarat kepentingan kelompok tertentu.
“Ya, melihat tadi sama saja. Opsi pemilihan itu sudah setingan mantan RW serta kelompoknya. Saya kira segera warga akan melayangkan surat ke Gubernur dan DPRD DKI Jakarta,” ungkap Suhari.
Menurutnya, momentum kemerdekaan yang seharusnya memberi ruang kebebasan warga untuk memilih justru dihambat oleh mekanisme yang tidak inklusif. Ia menegaskan, warga memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang akan memimpin lingkungan mereka, bukan hanya segelintir orang yang memiliki akses di lingkaran pengurus.
Suara senada juga disampaikan oleh Ane, warga Greenbay yang turut hadir. Ia menilai gelombang ketidakpuasan ini akan terus membesar apabila panitia tidak segera mengubah mekanisme pemilihan agar melibatkan seluruh warga tanpa terkecuali.
“RW itu milik semua warga, bukan hanya kelompok tertentu. Kalau pemilihannya tidak melibatkan warga seluruh Greenbay, jelas akan menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.
Ane bahkan menyebut, warga sedang mempertimbangkan langkah lanjutan seperti membuat petisi resmi atau mengadukan masalah ini ke instansi pemerintah terkait jika tidak ada solusi yang adil. Baginya, keterbukaan dan partisipasi publik adalah kunci menghindari konflik sosial di lingkungan hunian padat seperti Greenbay.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Pluit, Ahmad Faizal, memastikan bahwa musyawarah yang berlangsung telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Kami hanya memastikan jalannya musyawarah sesuai aturan yang ada,” ujarnya singkat.
Ia menambahkan bahwa acuan pelaksanaan rapat mengacu pada peraturan gubernur. “Saya kira sudah sesuai lah, karena acuan kita peraturan gubernur,” tambahnya.
Namun, pernyataan tersebut belum mampu meredakan protes warga. Sebagian besar tetap beranggapan bahwa prosedur yang sah secara administrasi belum tentu mencerminkan keadilan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Kecurigaan warga kian menguat setelah melihat daftar peserta rapat yang didominasi oleh orang-orang dekat mantan RW dan para ketua RT. Hal ini memunculkan dugaan bahwa proses sudah diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak tertentu.
“Semua ini sudah setingan. Yang diundang hanya orang-orangnya pihak mantan RW dan para RT. Warga biasa banyak yang tidak diundang,” kata Ane menegaskan.
Situasi ini membuat atmosfer musyawarah berubah tegang sejak awal. Suara protes, interupsi, hingga adu argumen keras terdengar berkali-kali, memaksa moderator beberapa kali menghentikan jalannya pembahasan.***