Jakarta, Cyberindonesia.net – Suasana di lingkungan Apartemen Greenbay Pluit, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, memanas. Warga menyuarakan mosi tidak percaya terhadap rapat musyawarah pemilihan Ketua Rukun Warga (RW10) Apartemen Greenbay dinilai sarat kejanggalan dan pengondisian.
Rapat yang digelar di ruang Diamond Tower Dahlia lantai dasar (GF), awalnya bertujuan menyusun langkah-langkah pemilihan RW. Namun, warga menduga proses tersebut telah dikendalikan oleh oknum Sekretariat Kelurahan (Sekel) Wisnu dan mantan RW10 Joni CS.
Menurut warga, musyawarah yang seharusnya menjadi forum demokratis justru berlangsung tertutup dan dipenuhi keputusan sepihak. Banyak penghuni bahkan mengaku tidak mengetahui adanya rapat tersebut, lantaran tidak mendapat undangan atau pemberitahuan resmi dari panitia maupun Sekel.
“Bagaimana mungkin disebut musyawarah jika tata tertib pemilihan muncul mendadak, tanpa melibatkan seluruh warga?” ujar Suhari, memilih aset di Greenbay yang juga pengamat internal hunian Greenbay, Rabu (30/7/2025).
Ia menegaskan, keputusan penting seperti aturan main pemilihan dan sistem voting semestinya dibahas terbuka dengan melibatkan semua penghuni, bukan digagas segelintir orang.
Lebih jauh, Suhari menduga adanya indikasi kuat bahwa Sekel dan mantan RW10 tengah mengatur jalannya pemilihan, termasuk nama-nama bakalan calon hingga alur pemungutan suara.
“Jika dugaan ini benar, maka proses demokrasi telah dicederai,” katanya menandaskan.
Senada, Deco, warga lainnya, juga menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai sejak awal, proses persiapan sudah janggal.
“Kalau dari awal sudah gelap, bagaimana kami bisa percaya hasil akhirnya? Ini jelas-jelas bukan cerminan pemilihan yang jujur dan adil,” katanya tegas.
Deco juga menyayangkan minimnya sosialisasi tentang hak warga dan mekanisme pemilihan. Ia khawatir ini menjadi skenario sistematis untuk mempertahankan dominasi kelompok lama.
Kondisi ini memicu kekhawatiran banyak penghuni yang merasa tidak dilibatkan secara adil. Beberapa blok hunian bahkan mengaku tidak mendapatkan akses informasi sama sekali, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi resmi RW.
“Jangan sampai pemilihan ini hanya melibatkan ‘orang dalam’ sementara kami yang bayar iuran bulanan dan tinggal di sini diabaikan. Semua warga berhak bersuara,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Oleh sebab itu, warga itu menuntut agar panitia pemilihan dibentuk ulang secara independen, melibatkan perwakilan dari seluruh blok apartemen. Mereka ingin proses ini benar-benar mencerminkan suara mayoritas, bukan permainan elite lokal.
Salah satu tuntutan utama warga adalah netralitas dari Kelurahan Pluit. Mereka meminta agar pihak kelurahan tidak ikut campur dalam proses pemilihan RW yang seharusnya menjadi hak penuh warga.
“Kelurahan harus menjadi pengawas yang netral, bukan justru terlibat dalam skenario untuk melanggengkan pengurus lama,” ungkap Suhari.
Jika situasi ini dibiarkan, warga khawatir pemilihan RW hanya menjadi formalitas belaka untuk melegalkan kepemimpinan yang sudah disusun sebelumnya.
Sebagai bentuk protes, warga Apartemen Greenbay Pluit meminta agar rapat musyawarah dibatalkan dan diulang dari awal. Mereka mendesak seluruh tahapan pemilihan dijalankan secara terbuka, transparan, serta terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses semua penghuni.
“Kalau prosesnya adil, kami akan dukung siapa pun yang terpilih. Tapi jangan ada lagi permainan di balik layar,” ucap Suhari.