Cyberindonesia.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sukses menanggulangi kemiskinan. Fakta riil itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Bahwa angka kemiskinan di Bumi Ruwa Jurai turun menjadi 10,00 persen per Maret 2025.
Capaian tersebut menurun signifikan sebesar 0,62 poin dibanding September 2024, dan menurun 0,69 poin pada periode yang sama tahun lalu.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 887,02 ribu orang. Jumlah itu berkurang sekitar 52,28 ribu orang dibanding September 2024, dan berkurang 54,21 ribu orang dibanding Maret 2024.
Data ini disampaikan Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution dalam rilis resmi Berita Statistik Profil Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Lampung Maret 2025, di Ruang Video Conference BPS Lampung, Jumat, 25 Juli 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Lampung Purwadhi Adiputranto, perwakilan BPKP Lampung, awak media, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam pemaparannya, Ahmadriswan menekankan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras berbagai pihak dalam menghadirkan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat menyeluruh dan terarah.
Ia menyoroti bahwa penurunan angka kemiskinan lebih tinggi terjadi di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Sebuah capaian yang menunjukkan bahwa strategi pembangunan berbasis desa mulai menunjukkan hasil nyata.
“Ketika kita bicara kemiskinan, maka kita berbicara soal kecukupan konsumsi untuk hidup layak. Itu sebabnya, upaya penurunan kemiskinan harus dilakukan melalui pengawalan beban pengeluaran masyarakat, baik jangka pendek lewat bantuan sosial, maupun jangka panjang lewat pemberdayaan,” ujar Ahmadriswan.
Ahmadriswan menambahkan, efektivitas program sangat bergantung pada keakuratan data. Dalam hal ini, Lampung telah berada di jalur yang tepat dengan ketersediaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSN). Data ini memungkinkan seluruh pemangku kebijakan dan pelaku program untuk menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Dengan data yang tepat dan program yang konvergen, saya yakin penurunan angka kemiskinan di Lampung masih bisa terus didorong,” ucapnya.
Ahmadriswan menilai capaian penurunan angka kemiskinan dari 18,96 persen pada 2010 menjadi 10,00 persen di tahun 2025 adalah kemajuan yang luar biasa. Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya menjaga momentum agar angka tersebut tidak stagnan.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menyampaikan bahwa data yang dirilis BPS menjadi referensi penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan.
“Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah berkomitmen mendorong pemberdayaan desa melalui program Desaku Maju. Salah satu fokus utamanya adalah transformasi digital di desa melalui penguatan kapasitas SDM,” ujar Ganjar.
Ia juga menekankan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap sejumlah program strategis nasional yang memiliki dampak langsung pada masyarakat miskin di desa. Seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat.
“Koperasi digerakkan untuk menguatkan ekonomi desa agar nilai tambah tetap berada di wilayah setempat. Ini sejalan dengan semangat Gubernur Lampung untuk menjaga masyarakat yang rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan,” tuturnya.
Ganjar juga menyoroti pentingnya konvergensi program lintas sektor dan lintas lembaga agar dampaknya lebih terasa dan berkelanjutan, terutama di kantong-kantong kemiskinan ekstrem.
Dalam kesempatan yang sama, BPS Lampung juga merilis data Gini Ratio Provinsi Lampung per Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,292—mengalami penurunan dan menunjukkan tren positif dalam pemerataan distribusi pendapatan. Meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat Lampung.
Namun demikian, dinamika sektor-sektor utama seperti pertanian dan perdagangan serta kondisi ekonomi nasional disebut turut memengaruhi fluktuasi tersebut. Karena itu, kesinambungan kebijakan yang berbasis data dan responsif terhadap dinamika lokal menjadi kunci keberhasilan.
Capaian ini memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi yang secara konsisten menaruh perhatian serius terhadap agenda pengentasan kemiskinan. Ke depan, tantangannya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar yang layak.***