Cyberindonesia.net – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2024. Evaluasi bertujuan memperbaiki kinerja agar program LPPD 2025 tepat sasaran.
“Melalui evaluasi ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan sesuai perencanaan, serta terus melakukan penyempurnaan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Optimalisasi LPPD di Kantor Gubernur Lampung, Kota Bandar Lampung, Jum’at, 18 Juli 2025.
Marindo menyampaikan bahwa LPPD merupakan instrumen penting dalam menilai capaian kinerja Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.
Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, LPPD juga menjadi dasar untuk menyusun kebijakan dan program kerja yang lebih tepat sasaran.
Berdasarkan hasil evaluasi LPPD tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Lampung memperoleh skor 3,53 dengan status kinerja “sedang” dan menempati peringkat ke-14 secara nasional. Pencapaian ini menunjukkan konsistensi kinerja pemerintah daerah serta adanya ruang yang luas untuk peningkatan.
Marindo menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan sistem pelaporan digital seperti SIL-LPPD. Pemprov juga mendorong terbentuknya pola asistensi yang terintegrasi dan kolaboratif.
“Langkah perbaikan akan terus dilakukan, baik melalui pembenahan sistem pelaporan, asistensi teknis, maupun peningkatan pemahaman terhadap indikator evaluasi. Target kita jelas yaitu tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan berkinerja tinggi,” ujarnya.
Rapat evaluasi juga membahas rencana penyusunan LPPD Tahun 2025 dimulai lebih awal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pelaporan berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan sesuai standar penilaian nasional.
Pempeov Lampung optimistis bahwa melalui sinergi semua pihak, upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan membuahkan hasil yang lebih baik dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Rapat evaluasi dan optimalisasi LPPD diikuti jajaran Kepala OPD terkait, termasuk Bappeda, Plt. Kepala BPKAD Nurul Fajri, serta Biro Pemerintahan dan Otda.***