Cyberindonesia.net – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik inisiatif dan semangat sinergi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang Provinsi Lampung.
Kiyai Mirza — sapaan akrab Gubernur Lampung — sinergi dalam kolaborasintersebit dapat mengoptimalkan potensi maritim Sang Bumi Ruwa Jurai.
“Kami sangat terbuka untuk bersama-sama membangun Lampung, termasuk dalam mengembangkan Pelabuhan Panjang,” ujar Kiyai Mirza saat menerima Kepala KSOP Kelas I Panjang Hot Marojahan Hutapea, di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Selasa, 24 Juni 2025.
Kunjungan ini menjadi awal yang positif bagi KSOP Kelas I Panjang di bawah kepemimpinan baru untuk mempererat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Lampung.
Hot Marojahan menyatakan bahwa meskipun baru sebulan di Lampung, dirinya tidak asing dengan wilayah ini karena lima tahun lalu pernah bertugas di Lampung.
“Pelabuhan Panjang ini sebetulnya sangat cantik dan seksi, pak. Namun, kami tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya peningkatannya. Kami butuh dukungan dan sinergi dari Pemerintah Provinsi Lampung serta para pemangku kepentingan lainnya,” ujar Hot Marojahan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan pelaku usaha di pelabuhan untuk mengorkestrasi kegiatan agar lebih produktif.
Hot Marojahan menyampaikan Salah satu hal yang perlu dilakukan percepatan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Panjang. Ia menyebut bahwa RIP ini adalah acuan utama dalam pengembangan pelabuhan, yang di dalamnya telah memuat sejumlah hal seperti lokalisasi, titik-titik, dan bentuk-bentuk kegiatan.
KSOP Panjang juga melaporkan pihaknya terus berupaya optimalisasi kinerja operasional pelabuhan Panjang dan meningkatkan kecepatan bongkar muat kapal, baik kapal asing maupun domestik.
“Kami juga menerapkan sistem monitoring kinerja operasi pelabuhan. Jika ada perlambatan, kami akan berikan teguran. Ini untuk memastikan standar layanan tetap terjaga,” kata Hot Marojahan.
Dalam upaya modernisasi, KSOP Panjang memanfaatkan sistem informasi terintegrasi seperti Inaportnet. Sistem ini memungkinkan KSOP mendapatkan data lengkap mengenai kegiatan bongkar muat kapal, termasuk pembayaran biaya penggunaan perairan (BPP) 1%, yang harus disetujui KSOP sebelum kapal dapat membongkar muatan. “Semua data spesifik ada di Inaportnet, jadi semua transparan dan terdata,” ujarnya.***