Cyberindonesia.net – Hari ini, 10 Mei 2025, sudah 78 hari Rahmat Mirzani Djausal menjabat sebagai Gubernur Lampung. Sudah saatnya Kiyai Mirza bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengakhiri euforia kemenangan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 lalu.
Kini, masyarakat Sang Bumi Ruwa Jurai menanti aksi nyata Kiyai Mirza-Jihan membawa Lampung sesuai Visi Misi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Sebab, mewujudkannya tidaklah mudah. Apalagi, Lampung masuk daftar 10 provinsi dengan realisasi pendapatan dan belaja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terendah di Indonesia hingga awal Mei 2025.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis, 8 Mei 2025. Rakor dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah (Pemda) se-Indonesia.
Berdasarkan data yang diolah per 7 Mei 2025, berikut 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah. Yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.
Di sisi belanja daerah, Lampung juga mencatatkan angka yang rendah, yakni 5,67 persen. Menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan realisasi belanja terendah kedua setelah Papua Tengah (4,69 persen).
Berikutnya, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
“Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” kata Mendagri.
Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.(***)